in

Penyederhanaan Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Di Jajaran Pemkot Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta menggelar Kegiatan Asistensi Penyederhanaan Birokrasi, Melalui Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, 4 Mei hingga 5 Mei 2021, di Bale Tawangarum, Balai Kota Surakarta. (Foto : Surakarta.go.id)

 

HALO SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta menggelar Kegiatan Asistensi Penyederhanaan Birokrasi, Melalui Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, 4 Mei hingga 5 Mei 2021, di Bale Tawangarum, Balai Kota Surakarta.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, dan Sekda Ahyani, juga telah melakukan audiensi, dengan Kementerian PAN RB yang dipimpin Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur, Aba Subagja, di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (4/5).

Dalam Audiensi tersebut, Teguh Prakosa mengungkapkan, terkait penyetaraan jabatan dalam rapat internal sudah dibahas terkait pengelompokan di bagian OPD.

“Menjadi diskusi panjang di eselon IV menjadi pejabat fungsional. Jika menyangkut orang, maka harus diperhatikan. Dengan reformasi birokrasi ini, perangkat daerah sudah tidak seperti kemarin-kemarin. Hal yang disoroti adalah kompetensi. Bukan lagi karena kedekatan dengan pimpinan,” kata dia, seperti dirilis Surakarta.go.id.

Menurutnya, visi misi presiden untuk penyederhanaan birokrasi, bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Ke depan, ASN akan lebih efektif dan efisien dalam bekerja, tanpa mengurangi kinerja ASN itu sendiri.

Dalam kegiatan asistensi di Bale Tawangarum, Aba Subagja di depan para pejabat eselon II, III dan IV menjelaskan, Penyederhanaan Birokrasi adalah instruksi presiden, yang  berkewenangan untuk menata birokrasi. Kewenangan presiden memang di delegasikan ke PPK. Kemudian, proses ini presiden ini menginginkan adanya proses yang baik.

“Pesan beliau juga jangan sampai penyetaraan jabatan merugikan yang bersangkutan. Penyederhanaan birokrasi jangan membuat harap – harap cemas. Ini proses yang kita lalui bersama dan mau tidak mau harus dilakukan,” ucapnya.

Menurutnya, Yang terkena penyetaraan jabatan, akan beralih menjadi fungsional, namun tidak mengurangi penghasilan.

“Dan sistem karirnya tidak terganggu. Tanpa rekomendasi tanpa uji kompetensi. Naik pangkat sampai 4 C tidak ada pembatasan di jabatannya,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, penyederhanaan birokrasi dipaksa untuk berbasis keahlian. Hal ini sesuai dengan sistem merit. Pengalihan penyederhaan birokrasi nantinya akan memperlihatkan siapa yang yang kompeten dan tidak. Tantangan yang terbesar adalah mengubah mindset.

Pengalihan jabatan ini dilakukan secara selektif karena ada beberapa jabatan yang dikecualikan untuk disetarakan, misalnya yang memiliki kewenangan mandatori seperti camat dan lurah.

Oleh sebab itu, ada 3 hal yang harus di perhatikan, yakni penataan organisasi tata kerja (OTK), penyetaraan jabatan, dan transformasi Kinerja

Jika penataan OTK sudah ditata, maka mindset akan berubah karena rumahnya telah diubah. Sehingga orang sudut pandanganya sudah berubah

Selanjutnya, untuk penyetaraan jabatan dilaksanakan dari jabatan administrator ke jabatan fungsional. Pelaksanaan hal ini tidak mengubah penghasilan pejabat yang bersangkutan.

Selanjutnya akan dilakukan pemantauan terkait kinerjanya, sesuai PP 30 dan PP 46.

Terkait penetapan Pemerintah Kota Surakarta sebagai pilot project reformasi birokrasi, Kementrian PAN RB akan mendukung sepenuhnya sesuai dengan amanat  Walikota dan Wakil Walikota.

Proses pengalihan memang tidak semua sesuai dengan jabatan fungsional karena pada prinsipnya awal jabatan fungsional tidak untuk mengakomodir pekerjaan jabatan administrasi.

Hal yang disoroti adalah transformasi yang dilakukan adalah pola kariernya. Hal ini dilakukan agar ada kepastikan karier pasca penyederhanaan.

Lalu Sekda Ahyani mengatakan, dalam pelaksanannya ada jabatan pelaksana dan fungsional di setiap SKPD dengan penyusunan kebutuhan per lima tahun.

“Terkait jabatan fungsional, sesuai surat edaran dari Kemendagri, kita diminta untuk menyusun atau menginventarisir jabatan fungsional yang ada di perangkat daerah. Kita diminta bulan Mei sampai dengan akhir Juni sudah menetapkan nama jabatan fungsional yang ada di perangkat daerah,” jelas Ahyani.

Tambahnya, kalau dirasa tepat maka masing-masing OPD dapat menyesuaikan nama jabatan fungsionalnya. “Agar penetapan jabatan fungsional administrator maupun pengawas yang di setarakan dapat diusulkan kepada Kemendagri pada bulan Juni,” kata dia. (HS-08)

Share This

Tercepat Di Jawa Tengah, Penyaluran Dana Desa Di Wonogiri Sudah 100 Persen

Kasus Penyebaran Covid-19 di Kuryokalangan Pati, Dinyatakan Rampung