Pentingnya Kesadaran Hukum bagi Dokter untuk Antisipasi Risiko Pidana

Foto ilustrasi.

 

HALO SEMARANG – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema persoalan etik, disiplin dan hukum dalam menjalankan prosesi.

Seminar ini guna menegaskan bahwa profesi dokter tak lepas dari potensi pelanggaran hukum ketika menjalankan profesinya.

Risiko ini akan muncul ketika dokter dalam menjalankan profesinya tidak mengingat dan menjiwai sumpah dokter, kode etiknya, termasuk dalam melakukan tindakan terhadap pasiennya tidak menggunakan standar operasional prosedur (SOP) dengan benar.

Dokter Hansen, SH, ketua panitia webinar nasional yang juga ketua formatur Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (Perdahukki) Cabang Jawa Tengah mengatakan, webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Hukum Kedokteran Indonesia.

“Melalui Putusan Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/1983 tertanggal 27 Juni 1984 merupakan tonggak sejarah karena sejawat kami dr Setyaningrum, seorang dokter Puskesmas di Kecamatan Wedarijaksa Pati, Jawa Tengah dibebaskan dari tuduhan pidana ketika menjalankan profesinya. Inilah momemtum sejarah Hari Kesadaran hukum kedokteran Indonesia,” jelasnya.

Beberapa nara sumber yang mengisi materi adalah guru besar hukum pidana Undip Prof Dr Pujiyono SH, MHum, Praktisi hukum Dr Yovita Arie Mangesti, SH, MH, CLA, perwakilan IDI Wilayah Jawa Tengah dr Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, dr Djoko Widyarto JS, DHM MHKes Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Jawa Tengah dan dr Johan Akbari, SpS, SH, MARS selaku Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi juga dihadirkan sebagai keynote speaker.
Menurut Ahmad Luthfi, polisi atau penyidik dalam hal kasus-kasus yang berhubungan dengan profesi dokter dalam menjalankan prosfesinya tidak langsung menerapkan hukum pidana.

“Namun demikian harus melalui tahap Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia (MKEK). Karena barangkali dalam tahap ini hanya sebatas pelanggaran etik atau disiplin dan belum tentu ditemukan unsur pidananya,” jelasnya.

Nara sumber lain dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dr Djoko Widyarto JS, DHM, MHKes menjelaskan, pelanggaran disiplin itu bagian kecil lingkaran dari pelanggaran etik.

Menurutnya, jika memang ada pelanggaran hukum pidana sudah barang tentu menjadi kewenangan kepolisian.

“Maka jika melihat pasal 184 KUHAP, berkas pemeriksaan disiplin dan etik dapat menjadi salah satu alat bukti, yaitu alat bukti surat yang dapat juga digunakan oleh pihak kepolisian,” katanya.

Sementara itu, Dr Yovita Arie Mangesti, SH,MH, CLA menilai, sarana etik dan disiplin belum dianggap sempurna bagi dokter untuk menjalankan prinsip kehati-hatian serta menimbulkan efek jera.
Maka dari itu diperlukan mekainisme hukumnya.

“Meski hukum tidak sempurna, setidaknya hukum merupakan sarana perlindungan demi kepentingan dokter dan masyarakat secara luas,” katanya.

Dokter Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA yang juga dihadirkan sebagai pembicara menjelaskan, bagaimana urgensi organisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan upaya perlindungan hukum bagi dokter sebagai anggota dari organisasi profesi.

Dokter Grehorius menegaskan, kehadiran wacana keseminaran dokter ahli hukum, menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam aspek preventif maupun represif. “Hal ini demi tercapainya tujuan profesi dokter, memberikan pelayanan praktik kedokteran yang mengutamakan perlindungan terhadap pasien,” tandasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.