Peningkatan Anggaran Pembangunan, Ganjar: Kontrol Pembangunan Diperhatikan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat melantik 17 kepala daerah di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jumat (26/2/2021).

 

HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi program peningkatan anggaran pembangunan di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang.

Menurutnya, bukan masalah berlangsungnya program tersebut selesai. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan ialah kontrol pembangunan.

“Yang penting itu bukan programnya selesai atau tidak, yang penting itu kontrolnya. Apakah kemudian daerah-daerah yang ikut sebagai area untuk perumahan, industri dan sebagainya dikontrol betul mempertimbangkan potensi-potensi timbulnya bencana dampak dari pembangunan,” ungkapnya usai melantik 17 kepala daerah di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jumat (26/2/2021).

Pertimbangan terhadap potensi bencana adalah yang perlu diperhatikan, karena saat ini muncul bencana dari dampak pembangunan.

“RT-RW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah-red) yang sudah ada diputuskan dan diperbaiki saja, itu kemudian dicekeli kenceng (dipegang erat),” imbuhnya.

Dengan begitu, lanjut Ganjar, bisa melakukan penegakan hukum jika seandainya dilakukan pelanggaran termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya.

Ganjar menambahkan, untuk pengendalian banjir di Kota Semarang menurutnya sudah berjalan baik, karena seluruh teknologi dikerahkan. Hanya saja, kondisi cuaca ekstrem akhir-akhir ini membuat kewalahan.

“Lebih baik, karena hampir seluruh teknologinya digunakan, tapi ternyata kita melihat kondisi cuaca yang seperti ini dan kemarin kata Kepala BMKG, curah hujan pada ratusan tahun lalu agak jarang, sekarang semakin rapat dan tinggi,” ucap Ganjar.

Sebelumnya, Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi menyampaikan mulai tahun 2021, setiap kelurahan di Kota Semarang akan mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp 1 miliar.

Anggaran yang akan dikelola Lurah bersama masyarakat guna meningkatkan pembangunan di lingkungannya tersebut tidak termasuk honor RT, RW, LPMK, dan Karang Taruna.

Perihal pengalokasian anggaran sebesar Rp 1 miliar pada setiap kelurahan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan percepatan pembangunan wilayah, sekaligus sebagai bentuk akomodasi terhadap usulan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up).

“Dengan ditentukannya jumlah anggaran yang dikelola, Lurah akan memiliki tambahan titel yaitu sebagai kuasa pengguna anggaran. Di mana harus rajin berkeliling untuk membuat program prioritas di lingkungannya serta berkomitmen untuk kreatif dan inovatif, sesuai aturan agar membuat wilayahnya maju,” ujar Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi.

Dalam menangani banjir, selama ini Pemkot Semarang telah melakukan normalisasi di sejumlah sungai seperti Kali Tenggang, Kali Seringin, Kali Banger, Kali Babon, dan Kali Asin.

Di samping itu juga mengaktifkan 49 pompa berkapasitas 7.500-12.000 liter per detik.

Sehingga yang semula di tahun 2011 jumlah wilayah banjir adalah 41% kini berkurang menjadi 13,71%. Harapannya di tahun ini wilayah Mangkang sudah mulai tersentuh dalam penanggulangan banjir melalui normalisasi Kali Beringin.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.