in

Penghentian Katering Haji, Protes Politikus Demokrat Ini Dibantah Jemaah

Kotak makanan untuk jemaah haji Indonesia. (Foto : Kemenag.go.id)

 

HALO SEMARANG – Protes yang disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI,  Achmad tentang penghentian layanan katering untuk jemaah haji, justru mendapat bantahan dari jemaah.

Semula Achmad yang juga politikus Partai Demokrat ini menyebut bahwa jemaah asal Rokan Hulu, Riau tidak mendapat informasi terkait penghentian sementara layanan katering pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H.

Menurut Achmad, hal itu membuat jemaah kewalahan mencari makanan.

Namun pernyataan anak buah SBY ini, justru dibantah oleh sejumlah jemaah asal Provinsi Riau, termasuk dari Rokan Hulu.

Adalah Irwan Taufiq, jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 12 Embarkasi Batam (BTH) asal Rohan Hulu.

Dia mengatakan bahwa sosialisasi penghentian sementara layanan katering selama tiga hari pada 7, 14, dan 15 Zulhijah ini sudah disosialisasikan sejak lama.

“Kalau kami jauh hari sudah dikasih tahu mengenai kesulitan distribusi katering pada 7 Zulhijah karena efek dari macet. Kami dari rombongan 2 (BTH 12) langsung meeting mencari solusi dan lainnya,” kata Irwan Taufiq di Makkah, menjelang keberangkatannya ke Arafah, belum lama ini seperti dirilis kemenag.go.id.

Karena itu Irwan Taufiq sejumlah jemaah lain kemudian mencari solusi dari beberapa katering umrah.

“Alhamdulillah dapat dan problemnya ternyata tetap sama, macet. Misal, makan siang jam 2 pas baru sampai. Jadi kemacetan itu memang harus dimaklumi. Untuk makan malam mereka berangkat habis magrib. Mereka kasih tahu setelah magrib baru jalan. Jadi sampai sini jam 11. Kami memaklumi. Untuk BTH 12 sudah jelas dan tidak ada masalah. Ini bisa dimaklumi,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Abu Hasyim asal Bengkalis yang tergabung dalam BTH 10. Menurutnya, informasi penghentian sementara layanan katering sudah diinformasikan oleh Ketua Kloter dan pembimbingn ibadah sejak awal.

“Sosialisasi itu ada dan sangat jelas sudah disampaikan. Kita sudah mendengarnya dan kita sudah siap bahwa PPIH tidak menanggung selama 3 hari, sehari sebelum arafah dan dua hari setelah armina. Karena transportasi yang sangat sulit untuk mendistribusikan,” tuturnya.

Dia mengatakan, sebagai antisipasi, pihaknya mencari katering, dan hal itu sudah dikoordinasikan dengan ketua kloter dan Pembimbing ibadah.

“Kita bayar sesuai kemampuan kita dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi tidak benar jemaah tidak makan pada 7 Zulhijjah. Semua sudah ditangani dan mereka mencari katering,” lanjutnya.

Efendi, jemaah rombongan delapan BTH 8 asal Riau juga menyampaikan hal sama, membantah keterangan politisi Demokrat.

Menurutnya, info penghentian sementara layanan katering sudah jauh hari disosialisasikan oleh petugas Kloter.

“Kita sudah mengambil antisipasi dengan memesan kepada pihak katering yang siap membantu kami untuk memberikan konsumsi selama tiga hari tersebut,” ujarnya.

Anggota rombongan satu BTH 11 asal Pelelawan, Faisal Faris Abdul Majid, bahkan merinci bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan melalui WA Group dan juga secara langsung melalui Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Mereka selanjutnya mencari solusi dalam menyiapkan makanan pada saat layanan katering dihentikan.

“Dihentikan setahu kami info dari petugas Kloter karena transportasi menuju hotel macet. Di media juga kami baca berita seperti itu,” ujarnya.

“Petugas Kloter mengajak jemaah berembug. Didapat hasil kesepakatan, masing-masing jemaah melakukan secara mandiri karena di sekitar hotel banyak pedagang yang berjualan, baik sarapan pagi, lontong dan lainnya,” sambungnya.

Praktik baik bahkan dicontohkan oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, Riau yang saat juga menjadi jemaah haji reguler.

Informasi akan penghentian sementara layanan konsumsi pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H menggerakkan dirinya untuk berinisiatif mentraktir jemaah yang tergabung dalam kloternya, BTH 14.

Ketua Kloter BTH 12 Firman juga memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi kepada jemaah akan pemberhentian katering pada 7, 14, dan 15 Zulhijah.

Sehingga, seluruh ketua rombongan dan ketua regu mereka berembug mencari solusi, mereka mencari katering.

“Tidak benar kalau BTH 12 tidak menyosialisasikan kepada jemaah. Alhamdulillah jemaah paham dan memahami. Mereka memahami juga bahwa kondisi di tanggal 7 Zulhijah itu sudah disepakati antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah akan pemberhentian katering tanggal itu,” tandasnya. (HS-08)

112 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kendal, Kepala DP2KBP2PA: Fenomena Gunung Es

Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Dimulai di Aceh