Pengesahan UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Membuat Rakyat Merana

Foto ilustrasi penolakan RUU Cipta Kerja (omnibus law).

 

HALO SEMARANG – Pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai bisa membuat rakyat merana.

Ketua Gema Keadilan Jawa Tengah, Agung Budi Margono mengatakan, di saat situasi rakyat susah karena menghadapi wabah Covid-19, justru Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang.

Alih-alih mampu menjadi solusi mengatasi masalah dan memperbanyak investasi, aturan ini justru dapat menjadi bumerang bagi kalangan pekerja dan buruh.

“Rakyat bukan semakin sejahtera, namun semakin sengsara dan menderita,” katanya melalui rilis kepada media menanggapi Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rabu (7/10/2020).

Terlebih dari proses pembahasan sampai dengan pengesahan, RUU Cipta Kerja menuai kontroversi. Ada beberapa hal yang disorot dan dikritisi masyarakat, seperti kelompok buruh atau pekerja dan masyarakat sipil.

Tidak seluruh fraksi di DPR juga sepakat, termasuk Fraksi PKS dan Demokrat.

“Sejak jauh-jauh hari banyak sekali penolakan dari masyarakat. Tidak hanya isinya yang menyangkut soal buruh atau pekerja tetapi disorot juga terkait isu lingkungan, masyarakat adat, dan sebagainya. Mengingat kecenderungannya yang hanya berpihak pada pemodal atu investor,” katanya.

Setidaknya ada beberapa hal yang dia sorot, yaitu soal perubahan tata perizinan, yang disentralisasi ke pemerintah pusat.

Kedua, penyederhaaan perizinan, terutama mengenai izin lingkungan.

Ketiga, Pengaturan tentang ketenagakerjaan yang dibuat lebih longgar. Termasuk soal sistem kerja, baik waktu maupun jenis pekerjaan, yang berlaku khususnya pada Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Alih Daya (outsorching).

Demikian juga pengupahan, PHK dan jaminan lainnya.

“Keempat, penguasaan lahan yang lebih mudah untuk investasi. Dan kelima aturan perpanjakan yang mendapatkan relaksasi dari sisi tarif, sanksi maupun denda,” tutur Agung BM yang juga merupakan Anggota DPRD Jawa Tengah.

Di tengah situasi saat ini, katanya, Gema Keadilan Jawa Tengah melihat bahwa saat ini bola ada di Presiden atau pemerintah.

Setelah disahkan oleh DPR, maka proses berikutnya adalah pengundangan di lembaran negara.

“Presiden punya dua pilihan. Tetap melanjutkan proses pengundangan atau membuat alternatif lain, seperti menyiapkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau yang sering kita sebut Perpu. Kami berharap dan mendorong lahirnya Perpu,” tegas Agung BM.

Terakhir yang menjadi catatan, gerakan rakyat juga harus terus digaungkan bila desakan tersebut tidak digubris oleh pemerintah dalam hal ini Presiden.

Upaya-upaya penolakan harus terus dilakukan, dan Gema Keadilan akan bergabung dengan rakyat, karena ancaman ini juga menyasar kepada generasi muda.

Generasi muda, katanya akan terkena dampak langsung atas terbitnya UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang berpotensi miniminimalisasi perlindungan terhadap warga.

Baik yang saat ini sudah bekerja maupun yang belum.

“Semakin sulit bagi pemuda untuk menggapai hidup layak, apalagi sejahtera. Sehingga tegas UU ini harus ditolak,” tegasnya.

“Meski iming-iming pemerintah manis, karena katanya UU ini akan berpihak pada pelaku UMKM. Namun isinya yang justru mengeliminir ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ini jelas diragukan. Apalagi tidak hanya satu UU tetapi banyak UU, yang pasalnya sebagian dihapus atau pengaturannya justru diamanatkan ke Peraturan Pemerintah,” tambahnya.

Kondisi ini menurutnya juga berpotensi mengubah tananan yang saat ini telah berjalan, dan semakin memberi kekuasaan penuh pada pemerintah pusat, serta menggerus praktik desentralisasi yang selama ini terjadi sejak reformasi.

“Akan kembali sentralistik, karena semua kebijakan dikontrol penuh oleh pusat. Jelas ini berbahaya,” tandasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.