Pengembangan Pengawasan Partisipatif Sebagai Persiapan Kegiatan Pasca Pilkada 2020

Komisioner Bawaslu Kota Semarang saat melakukan studi banding ke Bawaslu Kabupaten Kudus, baru-baru ini. (Dok. Humas Bawaslu Kota Semarang).

 

HALO SEMARANG – Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2020 telah selesai dilaksanakan. Sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja dalam pengelolaan kehumasan, Bawaslu Kota Semarang melakukan studi banding ke Bawaslu Kabupaten Kudus, baru-baru ini.

Studi banding yang dilaksanakan tersebut terkait dengan pengelolaan kehumasan, sebagai bentuk pengembangan pengawasan partisipatif untuk peningkatan kualitas demokrasi, kepemiluan, dan politik di masyarakat.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini menjelaskan, bahwa hal yang penting adalah kehumasan sebagai sarana yang efektif untuk edukasi bagi masyarakat.

Konten kehumasan yang di create dalam media sosial seperti Iklan Layanan Masyarakat (ILM), video-video yang kreatif dan inovatif, pembuatan film pendek, website, youtube, dan lain sebagainya.

“Kami mengunjungi Bawaslu Kabupaten Kudus karena memang memiliki tingkat kuantitas dan kualitas yang cukup baik dalam pengelolaan kehumasan, terutama untuk pembuatan film pendek dan iklan layanan masyarakat,” ujarnya, Kamis (31/12/2020).

Naya juga menjelaskan, dari diskusi yang telah dilakukan, banyak ilmu yang didapatkan. Di antaranya yaitu harus menentukan ide atau konsep dan pembuatan naskah sebelum membuat video atau iklan layanan masyarakat.

“Untuk aktor atau pemain menggunakan personel dari internal. Dalam pembuatannya juga harus didukung oleh tim yang solid,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Naya menambahkan, bahwa pengambilan gambar juga harus memperhatikan rumus EMC2 yaitu Established, Master, dan Cover. Established adalah melihatkan tempat atau pergantian waktu, Master adalah pengambilan gambar subjek dengan angle secara menyeluruh, dan Cover adalah pengambilan gambar subjek dari sudut pandang subjek yang lain saat diajak berbicara.

“Landasan hukum bagi Bawaslu dalam melakukan mengembangan pengawasan partisipatif masyarakat, terdapat dalam UU No 7 Tahun 2017, Pasal 104 huruf f tentang kewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif, dan UU No 10 Tahun 2016, Pasal 131 tentang partisipasi masyarakat, jo Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pemilu. Yakni dengan berbagai cara dan model pencegahan agar masyarakat dapat teredukasi dengan kepengawasan kepemiluan,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.