in

Penataan Lapak Pasar Johar Masih Bermasalah, Pedagang Ngadu ke DPRD Kota Semarang

Sejumlah pedagang Pasar Johar mengadukan perihal penataan pasar yang dinilai belum adil sehingga mereka mengadukan aspirasinya ke DPRD Kota Semarang, Jumat (7/1/2022).

HALO SEMARANG – Meski bangunan Pasar Johar baru-baru ini telah diresmikan oleh Presiden, Joko Widodo, namun masih ada pedagang yang komplain terkait penataan pasar tersebut. Sehingga beberapa pedagang yang merasa tidak puas dengan hal itu, lalu menyampaikan aspirasinya tersebut kepada DPRD Kota Semarang, Jumat (7/1/2022).

Ketua PPJP Rayon Johar, Surahman mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan pedagang kepada Komisi B DPRD Kota Semarang, antara lain terkait konsep penataan yang dinilai belum sesuai dengan aspirasi pedagang.

“Penataan bermasalah, tidak sesuai dengan janji-janjinya. Zonasi juga tidak pas, kurang komunikasi dengan pedagang,” ujarnya, usai beraudiensi dengan Komisi B DPRD Kota Semarang, Jumat (7/1/2022).

Dia menilai, sebenarnya konsep penataan Pasar Johar yang direncanakan pemerintah kota cukup bagus. Pemerintah menempatkan pedagang retail atau eceran di Pasar Johar, sedangkan pedagang grosir akan dipisahkan. Hanya saja, implementasi di lapangan dinilai kurang karena tidak melibatkan pedagang.

Menurutnya, dengan melihat kondisi Pasar Johar yang belum terisi sepenuhnya, menandakan Pemerintah Kota Semarang belum berhasil melakukan penataan dengan baik. Maka, dia mengusulkan agar dapat dilakukan penataan ulang.

Di sisi lain, pihaknya mencatat pedagang yang masih bertahan di relokasi MAJT masih sekitar 2.000 orang. Mereka belum mendapatkan lapak. Pedagang, lanjut Surahman, juga kurang setuju jika ditempatkan di shopping center johar (SCJ) lantai tiga dan empat di gedung teraebut. Justru mereka ingin berdagang di lantai satu. Tapi lantai satu di SJC masih di tangan pihak ketiga.

“SCJ mau ditempatkan di lantai tiga dan empat, tidak mau, takutnya dagangan pedagang tidak laku. Tuntutan pedagang bisa berjualan di lantai satu dan dua, tapi saat ini masih dikuasai pengelola. Pertengahan 2023 baru dikuasai Pemkot Semarang,” terangnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo mengatakan, pihaknya menampung aspirasi para pedagang Pasar Johar. Namun, pihaknya tidak menentapkan secara langsung harus dilakukan penataan ulang karena penataan lapak itu menjadi wewenang Dinas Perdagangan.

“Kami melihat masalah terus Pasar Johar, sudah lima bulan terakhir ini. Harapan kami Johar yang jadi tolak ukur pasar-pasar lain bisa segera rampung sempurna, sehingga Dinas Perdagangan bisa menjalankan roda pasar benar-benar pada relnya,” harap Joko.

Dikatakan Joko, pedagang memang menyampaikan ada 2.000 orang yang belum mendapatkan lapak. Dikatakan Joko, angka itu harus dilihat menggunakan data untuk mengecek kebenarannya. Pasalnya, Dinas Perdagangan sempat menyampaikan sudah sekitar 3.000 pedagang yang mendapatkan lapaknya di kawasan Johar.

“Kami ingin tahu ini benar atau tidak. Saya bilang ini harus pakai data,” katanya.

Joko berharap, dengan hadirnya Kepala Dinas Perdagangan yang baru, bisa membuat solusi atas persoalan Johar yang masih belum terselesaikan. Dia meminta persoalan ini bisa selesai pada 2022.(HS)

Ndaru Ndarboy Genk Merinding Diidolakan Ganjar

Sentra IKM Logam Diharapkan Jadi Daya Tarik Kota Semarang