Penanganan Dugaan Penyelewengan BPNT, Warga Banyumas Beri Dukungan Ditreskrim Polda Jateng

Warga Banyumas didampingi Tim Kantor Hukum Nanang Sugiri SH mendatangi Ditreskrimsus Polda Jateng, Rabu (21/4/2021).

 

HALO SEMARANG – Sejumlah warga Banyumas mendatangi Ditreskrimsus Polda Jateng, Rabu (21/4/2021). Warga yang didampingi Tim Kantor Hukum Nanang Sugiri SH, memberikan surat dukungan kepada Kapolda Jateng.

Surat dukungan tersebut terkait dengan penyelidikan dugaan penyelewengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Banyumas, yang saat ini tengah santer jadi perbincangan publik.

Surat tersebut disampaikan melalui Ditreskrimsus Polda Jateng. Surat diterima oleh AKBP Kusnandar, selaku Kanit I Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng.

Saat berkunjung ke Ditreskrimsus, Tim Kantor Hukum Nanang SH bersama warga Banyumas menunggu kurang lebih satu jam.

Pada saat yang sama, penyidik Ditreskrimsus juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap para suplier BPNT dari Banyumas.

Sekitar pukul 15.00 WIB perwakilan rombongan diterima oleh AKBP Kusnandar.
Pertemuan berlangsung sekitar 15 menit.

“Prinsipnya warga Banyumas ikut mendukung dan sekaligus mengawal, atas penanganan perkara dugaan penyelewengan BPNT di Banyumas,” kata Tim Kuasa Hukum, Nanang Sugiri SH.

Ditambahkan, sebagai warga Banyumas kliennya merasa perlu untuk memberikan dukungan secara moril kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terkait penanganan perkara dugaan Penyelewengan Dana terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Banyumas.

“Dukungan ini sejalan dengan aturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), (2a), dan (2b) terkait Peran Serta Masyarakat dalam UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi,” ujar Nanang.

Adapun mengenai dukungan yang disampaikan secara tertulis adalah untuk mendukung hingga tuntas seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, atas dugaan penyelewengan dana tersebut. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence).

Hal itu demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga meminta kepada Ditreskrimsus Polda Jateng untuk terus memberikan transparansi terkait perkembangan proses hukum kasus tersebut.

Dalam kesempatan itu, Soelarso dari Perumda Pasar Satria Banyumas, usai memberikan keterangan kepada penyidik mengatakan, bahwa dia sudah memberikan keterangan dan data lengkap kepada penyidik. Bahkan menurutnya Perumda Pasar Satria juga sudah diaudit, dengan hasil wajar.

“Sejak awal program BPNT kami melibatkan penegak hukum sebagai pengawas. Program BPNT adalah uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,” terangnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.