in

Pemprov Jateng Minta Pemkab dan Pemkot Satu Langkah Mengatasi Inflasi

Para pimpinan OPD di Pemkab Purbalingga, mengikuti rapat koordinasi secara virtual dengan Pemprov Jateng, dari Ruang Rapat Bupati. (Foto : cilacapkab.go.id)

 

HALO PURBALINGGA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), meminta semua pemerintah kota dan kabupaten di wilayahnya, untuk satu langkah dalam menangani inflasi.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian Sekda Provinsi Jateng, Peni Rahayu, dalam rapat koordinasi secara daring dengan pemkab dan pemkot di Jateng, Rabu (14/9/2022).

Tim dari Kabupaten Purbalingga, yang terdiri atas para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dipimpin Kepala Bakeuda Purbalingga, mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Bupati.

Lebih lanjut Peni Rahayu menyampaikan, target penurunan inflasi di Jateng pada September 2022, harus di bawah 5 persen.

“Pada Agustus yang lalu, kita sudah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak Bank Jateng. Alhamdulillah hasilnya cukup lumayan dari 5,4 persen turun menjadi 5,03 persen,” kata dia, seperti dirilis purbalinggakab.go.id.

Peni melanjutkan, Pemprov Jateng akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, yang sudah merancang bantuan sosial untuk pangan sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

Kemudian atas arahan dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, untuk Provinsi Jateng juga akan mengalokasikan lebih dari 2 persen untuk bantuan pangan tersebut.

Pemkab dan pemkot juga diminta untuk mengalokasikan 2 persen  dari DTU, guna memberikan bantuan kepada masyarakat, di antaranya melalui Dinperindag, Dishub, Dinpertan, DKPP, DinkopUKM, dan Dinnaker.

“Kabupaten  kota juga harus mengalokasikan yang sama yakni 2 % dari DTU. Pengendalian inflasi ini kita upayakan agar harga-harga di pasar bisa terkendali,” kata dia.

Dalam paparannya, Peni juga menyebutkan beberapa komoditi pangan yang selama Januari hingga Agustus 2022 berperan meningkatkan inflasi.

Komoditi tersebut antara lain telur ayam, cabai merah, bawang merah, beras, minyak, bahkan pisang.

Untuk itu Peni meminta kepada pemkab dan pemkot, agar senantiasa memperbarui data di aplikasi Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (Sihati).

“Nantinya kita agendakan untuk rapat tatap muka dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah-Red) kabupaten kota, untuk mendengarkan paparannya dan mensinkronkan dengan arahan pusat dan provinsi,” lanjutnya. (HS-08)

Bahas Raperda Perubahan APBD, Fraksi-Fraksi di DPRD Cilacap Tekankan Transparansi dan Rasionalisasi Anggaran

Satlantas Polres Purbalingga Buka Pelayanan SIM Bagi Penyandang Tuna Rungu