Pemkot Semarang Krisis Pejabat, 204 Jabatan Strategis Masih Kosong

Foto ilustrasi ASN.

 

HALO SEMARANG – Pemkot Semarang saat ini sedang krisis pejabat. Setiap tahun sedikitnya ada 600 ASN di Kota Semarang pensiun atau purna tugas. Dampaknya, dari total 1.833 formasi jabatan di Pemkot Semarang, terdapat 204 kursi jabatan kosong.

Bahkan di tingkal Eselon II terdapat beberapa jabatan penting yang saat ini masih kosong. Yakni Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru), dan Inspektorat Pemerintah Kota Semarang.

Tidak hanya itu, Eselon III ada sebanyak 26 jabatan dan Eselon IV yakni sebanyak 57 jabatan, dan 117 Kasi Kelurahan (Eselon IVb) juga kosong.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Litani Satyawati mengakui, saat ini Pemkot Semarang kekurangan ASN.

Jumlah ASN di Pemkot Semarang kini hanya 10.139 orang. Dari total 1.833 jabatan struktural yang ditempati oleh pejabat Eselon II, III, dan IV, pada tahun 2020 ini ada 204 posisi jabatan struktural mengalami kekosongan.

“Setiap tahun, ada kurang lebih 600 ASN yang pensiun. Kalau tidak segera diisi lama-lama kan habis,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Litani, banyaknya jabatan yang kosong tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) karena harus tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Selama ini, kekurangan tenaga tersebut ditutup dengan merekrut non-ASN.

“Bahkan jumlah non-ASN di Kota Semarang mencapai kurang lebih 9.000 orang, mendekati jumlah ASN yang 10.139 orang,” katanya.

Non-ASN, lanjut Litani, sebenarnya adalah tenaga kegiatan dan bersifat kerja kontrak selama satu tahun.

Jika tidak dibutuhkan setelah masa kontrak kerja habis, maka mereka boleh tidak digunakan lagi.

Tetapi apabila dibutuhkan, non-ASN tersebut dilakukan perpanjangan kontrak kerja.

“Selama ini, non-ASN hanya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Honornya didapat dari kegiatan. Karena jumlahnya sangat luar biasa, maka kami sekarang ini melakukan pembatasan. Ke depan, harusnya tidak ada non-ASN. Kecuali guru dan tenaga kesehatan,” katanya.

Untuk 2021, pihaknya mengusulkan sebanyak 5.000 calon ASN yang dibutuhkan di berbagai posisi.

“Masing-masing OPD telah mengirimkan kepada kami mengenai kebutuhannya. Dari pengajuan 5.000 calon ASN tersebut, kami tidak tahu nantinya pemerintah pusat akan mengabulkan berapa,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan, penerimaan calon aparatur sipil negara (ASN) di Kota Semarang tidak berimbang.

“Sehingga menyebabkan banyak jabatan ASN di Pemkot Semarang kosong,” katanya.

Ditambahkan, harus ada regulasi yang mengatur permasalahan tersebut. Sekarang ini, lanjut dia, penentu penerimaan atau penambahan ASN adalah pemerintah pusat.

“Antara penerimaan calon ASN ini tidak berimbang. Padahal setiap bulan atau setiap tahun, jumlah yang pensiun terus bertambah. Pemerintah pusat yang menentukan, sedangkan mereka tidak begitu paham kebutuhan di daerah,” tukasnya.

Dampak dari penerimaan calon ASN yang tidak berimbang, lanjut dia, membuat Pemkot Semarang merekrut tenaga kontrak atau non-ASN.

Dalam konteks masalah ini, kata Pilus sapaan akrab Kadarlusman, bukan kesalahan Pemkot Semarang.

Sebab setiap tahun telah diusulkan untuk kebutuhan calon ASN di Kota Semarang.

“Itu juga sudah kami usulkan supaya didengar oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat harusnya segera merespons pemerintah daerah dan bisa merealisasikan. Supaya kinerja pemerintah daerah ini berjalan lancar,” katanya.

Memang, lanjut dia, beberapa waktu lalu telah diberikan kuota untuk penerimaan calon ASN di Pemkot Semarang. Namun jumlahnya sangat minim, yakni hanya diberikan 280 formasi.

“Pemerintah pusat mestinya mengakomodasi dan memberikan ruang untuk memberikan prioritas kepada pegawai yang sudah mengabdi seperti non-ASN. Mereka ini sangat membantu, sehingga perlu ditingkatkan statusnya,” katanya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.