Pemkot Semarang Komitmen Tangani Pelanggaran Penataan Ruang

Pemerintah Kota Semarang melakukan penandatanganan komitmen penanganan pelanggaran penataan ruang dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Selasa (1/12/2020).

 

HALO SEMARANG – Sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melakukan penandatanganan komitmen penanganan pelanggaran penataan ruang dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Selasa (1/12/2020).

Melalui upaya tersebut diharapkan juga dapat menjadi edukasi kepada masyarakat terkait pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah di Kota Semarang.

Usai penandatanganan, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin menyebutkan, bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang ini tidak langsung bersifat persuasif, melainkan melalui tahap edukasi terlebih dahulu. Tujuannya agar masyarakat paham terkait adanya aturan tentang tata ruang wilayah dan penggunaan ruang.

- Advertisement -

“Harapannya masyarakat kemudian tidak semena-mena terhadap penataan ruang karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Seperti misalnya tidak mendirikan bangunan di badan sungai. Ini yang harus kita luruskan kembali agar masyarakat paham terkait fungsi-fungsi ruang yang telah ditetapkan,” tutur Iswar.

Selama ini Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus melakukan pembinaan, terutama kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

Dalam rangka penertiban tersebut, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki program penertiban dan pemanfaatan ruang, dengan memberikan fasilitasi dan penentuan langkah-langkah terhadap indikasi adanya pelanggaran penataan ruang sebagai edukasi kepada masyarakat.

Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang wilayah III Kementerian ATR/BPN, Muhammad Darmun mengemukakan, berdasarkan Perda No 14 Tahun 2011 banyak aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat, karena ada tujuan yang harus dicapai.

“Apalagi Kota Semarang merupakan kota sentral dan pendorong pengembangan terhadap kawasan metropolitan Kedungsapur, yang merupakan kawasan strategis nasional. Tentu harapannya Kota Semarang dapat menjadi pionir dalam implementasi Perda tersebut,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, secara singkat bahwa konstelasi RTRW Kota Semarang dan Kawasan Kedungsapur terdapat sebuah pola dan struktur ruang. Di mana di dalamnya telah ditentukan kawasan mana yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan yang tidak diperbolehkan atau dibatasi. Sehingga melalui penandatanganan komitmen kali ini harapannya masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut guna kemajuan kota dan kawasan.

Guna pelaksanaan penertiban tata ruang tersebut, BPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang Guna menentukan indikasi pelanggaran yang ada di berbagai wilayah. Di Kota Semarang telah dilakukan audit pada tahun 2015 dan ditemukan 12 indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Sembilan di antaranya sudah dinyatakan clear, sisanya terindikasi melanggar yaitu adanya kegiatan industri di lahan pertanian dan sebagian bantaran sungai yang belum dilakukan revitalisasi.

“Karena melanggar kita melakukan penegakan regulasi dengan memasang plang dan sanksi berupa SP 1. Sementara terkait revitalisasi sungai harapannya ini dapat menjadi pekerjaan rumah Pemkot Semarang untuk melakukan penataan kembali. Melalui audit ini harapannya semua pihak dapat mematuhi dan melakukan evaluasi,” sambungnya.

Diharapkan langkah tersebut dapat membantu dalam penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menjaga fungsi ruang sosial ekonomi dan lingkungan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.