Pemkot Diminta Bisa Berpihak kepada Masyarakat

Suasana Dialog Panggung Demokrasi yang digelar di Hotel Pesonna Semarang, Selasa (16/3/2021).

 

HALO SEMARANG – Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono meminta Pemkot Semarang untuk berpihak kepada masyarakat.

Sikap keberpihakan itu bisa ditunjukkan melalui pengambilan kebijakan penganggaran APBD, untuk memperkuat pelayanan kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Terutama, kata Teguh Yuwono, yang paling erat adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat saat pandemi Covid-19.

“Sehingga harus segera diciptakan terobosan-terobosan baru oleh para pemimpin daerah. Menurut saya dampak paling berat pada ekonomi masyarakat kita paska penyelenggaraan Pilkada yang masih di tengah pandemi Covid-19. Di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan menjadi tidak jelas pendapatannya, bahkan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari sendiri juga sulit,” ujarnya, saat menjadi narasumber dalam Dialog Panggung Demokrasi “Partisipasi Politik Masyarakat Pasca Pilkada” yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang di Hotel Pesonna Semarang, Selasa (16/3/2021).

Teguh juga menambahkan, untuk pemulihan ekonomi ini adalah menjadi tugas pemerintah kota/daerah setempat untuk memberikan ruang, yakni berupa kesempatan mendapatkan pekerjaan secara mandiri.

Seperti pemberian pelatihan kepada masyarakat agar menjadi pelaku UMKM, yang sifatnya padat karya.

“Kalau bisa  berbasis teknologi, seperti yang sekarang menjamur semacam ojek online. Pemkot harus menggunakan fasilitas seperti ini juga. Misalnya di tingkat kelurahan, kecamatan, diberikan kesempatan untuk masyarakat menengah ke bawah menjadi pelaku UMKM, tentunya dengan dibantu baik untuk pemasaran, jaringan, atau e-commersnya,” sambungnya.

Senada dengan narasumber lainnya, Tokoh Sosiolog yang juga Dosen Fisip UI, DR Imam B Prasojo mengatakan, penting untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat saat ini.

Karena orang semakin hari justru terbius dengan yang serba pragmatis untuk memberikan hak suaranya. Bukan memilih dengan pertimbangan rasional tapi berdasarkan ikatan emosional.

“Hal ini yang menjadikan tingkat partisipasi politik masyarakat belum matang. Seharusnya, pemerintah juga bisa mengukur tingkat kepuasaan masyarakat, apakah puas atau kurang puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah,” katanya.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof Firman Noor mengatakan, peluang masih cukup besar bagi masyarakat untuk menghargai demokrasi.

Hal ini, terlihat dalam setiap kali penyelenggaraan Pilkada atau pesta demokrasi, mereka mengikuti semua tahapan demokrasi yang telah diatur.

“Dan yang paling penting, pada elitnya mau tidak mereka betul-betul berbagi, mau tidak mereka juga menjadi seorang pendidik. Yang mana mau mendidik mereka terbuka untuk memberikan kritikan bahkan sekritis apapun. Tentunya, ini harus disiapkan pula agar pemerintah kita tidak anti kritik,” katanya.

“Situasi di Semarang dibutuhkan terbukanya wawasan ke depan, memberikan masukan apa adanya kepada pemerintah. Selain, ada solusi dari pemimpin berupa kebijakan alternatif yang dilakukan pemerintah. Memang pemerintah harus ada agenda untuk partisipasi politik masyarakatnya,” sambungnya.

Abdul Haris, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang mengatakan, kegiatan panggung demokrasi diharapkan bisa memberikan pendidikan politik untuk masyarakat. Untuk memberikan masukan dan usulan terhadap pemerintah, paska pemilihan pemimpin daerah dan pelantikan.

“Sehingga ada masukan dan kritik yang bisa untuk membangun Kota Semarang,” pungkasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.