Pemkab Wonosobo Perketat Pengawasan Wisatawan Golongan Rentan

 

 

Foto : jatengprov.go.id

HALO WONOSOBO – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten  Wonosobo, menerbitkan panduan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khususnya dalam menyambut libur panjang pada akhir Oktober.

Pelaksana Tugas Kepala Disparbud Kabupaten Wonosobo, Kristiyanto, menjelaskan menyikapi adanya libur panjang dalam rangka peringatan Maulid Nabi, yang dimulai 28 Oktober sampai 1 November 2020, pihaknya menilai perlu upaya pengetatan kembali penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

“Ini sebagai upaya bersama, dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Wonosobo, yang sampai dengan saat ini masih menunjukan tren kenaikan,” terang Kristiyanto dalam rilis resmi tertulis.

Ditambahkan, sejumlah kewajiban bagi para pengelola usaha pariwisata, antara lain, melakukan penilaian mandiri risiko Covid-19 dalam 14 hari perjalanan terakhir wisatawan, sesuai dokumen Self Assessment Risiko Covid-19. Setiap pelaku usaha wisata, juga harus memastikan petugas maupun setiap wisatawan yang berkunjung, dalam keadaan sehat.

“Pengelola objek wisata agar tidak mengizinkan pengunjung masuk lokasi, jika dalam kondisi atau menunjukan gejala batuk, pilek, demam (suhu di atas 37,3 derajat Celcius), dan sesak nafas,” lanjutnya.

Kristiyanto mengungkapkan, petugas di setiap objek wisata, juga diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap wisatawan yang masuk kategori golongan rentan Covid-19.

Mereka adalah warga yang memiliki penyakit penyerta, seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, jantung, ginjal, penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan kondisi rentan lainnya.

Selain itu, pemilik usaha wisata ditegaskan Kristiyanto, juga harus memastikan petugas dan wisatawan selalu memakai masker secara  benar, teratur mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak aman minimal satu setengah meter.

Tidak kalah penting, petugas juga harus memastikan tidak terjadi kerumunan pengunjung, mulai dari area parkir (titik kumpul awal wisatawan), penjualan tiket atau pelayanan pengunjung, lokasi wisata, toilet, musala dan tempat ibadah, area swafoto, pintu masuk atau keluar pengunjung, dan lokasi-lokasi lain yang berpotensi menjadi tempat penularan virus corona.

“Kami juga meminta agar di setiap lokasi wisata, ditempatkan petugas yang dilengkapi fasilitas, serta sarana agar protokol kesehatan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Serta memperbanyak imbauan penerapan protokol kesehatan secara efektif di tempat-tempat strategis, baik yang disampaikan secara langsung, melalui gambar atau poster, audio, dan bentuk-bentuk lainnya”, tandasnya.

Pihak pengelola, menurut Kristiyanto wajib menolak atau tidak mengizinkan masuk,  apabila petugas maupun wisatawan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar di lokasi usaha pariwisata. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.