in

Pemkab Rembang Targetkan 2024 Semua Aset Tanah Bersertifikat

Penyerahan sertifikat tanah makam di Desa Turusgede Kecamatan Rembang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke DPKP, di Rumah Dinas Bupati Rembang, Selasa (3/8). (Foto : Rembangkab.go.id)

 

HALO REMBANG – Aset tanah Pemerintah Kebupaten Rembang, yang sudah bersertifikat, saat ini baru sekitar 35 persen. Pemkab Rembang mentargetkan proses penyertifikatan tanah tersebut bisa tuntas pada 2024.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang, Joestinenarni, dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah makam di Desa Turusgede Kecamatan Rembang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke DPKP, di Rumah Dinas Bupati Rembang, Selasa (3/8).

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini 1/3 persen aset tanah Pemerintah Kabupaten Rembang telah bersertifikat. Aset tanah Pemkab Rembang yang sudah bersertifikat sejumlah 352 bidang dengan luas 2.643.800 meter persegi, dengan nilai sebesar Rp 130.828.114.160.

Sementara berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemkab Rembang, tercatat aset tanah Pemkab tahun 2021 sejumlah 1.002 bidang. Luas tanah 11.316.646 meter persegi, dengan nilai total Rp 238.895.378.360.

Joestin menyebutkan aset tanah Pemkab Rembang yang belum bersertifikat sebanyak 650 bidang dengan luas 8.672.846 m² dengan nilai Rp. 108.067.264.200. (108 milyar rupiah lebih).

Adapun jenis tanah yang belum bersertifikat, terdiri atas tanah jalan, makam, bangunan pendidikan, Puskesmas, bangunan gedung pelelangan ikan, bangunan kantor pemerintah, waduk dan tanah jaringan / saluran irigasi.

Joestinenarni mengatakan untuk tahun anggaran 2020, DPKP telah melaksanakan pensertifikatan tanah Pemkab, meliputi penerbitan sertifikat Hak Pakai nomor 00031 di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang; menerbitkan akta pelepasan tanah hak nomor 273 dipergunakan untuk Pasar Rembang; menerbitkan Sertifikat Hak Pakai nomor 00003 Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber seluas 5.919 m² dan menerbitkan Akte Pelepasan Hak Nomor 136 dipergunakan untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Tlogotunggal.

Pada 2021, DPKP mencatat penerbitan Sertifikat tanah Makam Turusgede dengan luas 156.800 m² di Desa Turusgede, Kecamatan Rembang, “ungkapnya.

Karena pada 2021 terjadi refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, maka DPKP menfasilitasi pensertifikatan tanah oleh Dinas / Instansi, dengan anggaran dari institusi bersangkutan.

Misalnya fasilitasi proses persertifikatan tanah UPT. Puskesmas Pamotan seluas 3,67 m², Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rembang, Kelurahan Magersari, Kecamatan Rembang seluas 1.481 m² dan fasilitasi pensertifikatan tanah SMK Negeri 1 Sale, Kecamatan Sale seluas 2.275 m².

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz dengan adanya refocusing anggaran penanganan Covid-19, berdampak pada penyertifikatan tanah pemkab. Pasalnya, yang semula mendapat anggaran Rp 200 juta menjadi tinggal Rp  100 juta.

“Kemarin di anggaran induk sebetulnya sudah ada. Terkena refocusing. Di anggaran perubahan, sudah menetapkan angka Rp. 200 juta. Tetapi ternyata juga banyak yang harus kita penuhi dari sisi anggaran kegiatan-kegiatan yang wajib. Sehingga dengan terpaksa kemarin, skala prioritas kita pangkas 50% termasuk sertifikasi tanah ini,” kata dia seperti dirilis website resmi Pemkab Rembang.

Bupati mengungkapkan pensertifikatan aset tanah Pemkab yang semula kewenangan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mulai tahun 2020 anggaran persertifikatan tanah Pemkab dialihkan menjadi tugas pokok fungsi DPKP. Harapannya yang saat ini baru 1/3 persen maka ditargetkan tahun 2024 bisa tuntas dan terselesaikan dengan baik.(HS-08)

Share This

Angka Stunting di Demak Menurun

Relawan Penanggulangan Covid-19 Terima Bantuan APD