Pemkab Klaten Dorong UMKM Masuk E-Marketplace Pengadaan

Video conference persiapan penerapan e-payment, e-katalog lokal, dan e-marketplace dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Kamis (18/3). (Foto: Klatenkab.go.id)

 

HALO KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mendorong digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Di antaranya dengan memanfaatkan pasar digital atau e-marketplace.

Kepala Bagian Layanan Barang dan Jasa Setda Klaten, Muhammad Anwar Shodiq mengatakan dengan masuknya UMKM dalam e-marketplace, maka cakupan pemasaran UMKM ikut meluas. Hal ini sehubungan persiapan penerapan digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui e-marketplace.

“Jika UMKM lokal sudah melakukan digitilasi produk dan pemasarannya, maka UMKM di Klaten bisa ikut andil dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-marketplace,” paparnya usai mengikuti video conference persiapan penerapan e-payment, e-katalog lokal, dan e-marketplace dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Kamis (18/3).

Menurutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membuka layanan Bela Pengadaan yang menggandeng sejumlah e-marketplace sehingga memungkinkan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui platform pasar digital. Layanan ini memungkinkan pengadaan barang dan jasa dengan nilai hingga Rp 50 juta bisa dilakukan secara langsung melalui e-marketplace yang telah menjalin kerja sama dengan layanan Bela Pengadaan.

“Dengan nilai Rp 50 juta, pengadaannya sama seperti pengadaan dengan penunjukan langsung. Artinya bisa diisi oleh UMKM lokal. Namun agar bisa masuk, UMKM harus memiliki e-kalatog, di antaranya dengan memasarkan produknya di e-marketplace,” kata dia, seperti dirilis Klatenkab.go.id.

Shodiq menjelaskan UMKM lokal Klaten memiliki potensi besar masuk dalam layanan ini; seperti produsen batik Sindu Melati, tenun lurik, ATK, hingga produk teknik. Kendati demikian, ia meminta UMKM lokal untuk meningkatkan dan menjaga kualitas produknya lantaran dengan terbukanya layanan pengadaan barang dan jasa melalui platform digital, maka persaingan untuk UMKM semakin ketat ke depannya.

“Yang penting kualitasnya, karena tidak hanya dilihat harganya yang murah tapi juga kualitas produknya. Apalagi yang bisa melihat e-katalognya bukan hanya OPD di Pemkab Klaten, tapi juga pemerintah daerah lain bahkan hingga intansi nasional,” ungkapnya menjelaskan.

Ditanya terkait kapan pelaksanaannya, Shodiq menambahkan saat ini persiapannya sedang dilakukan, termasuk di dalamnya mekanisme pembayarannya.

“Ada perbedaan dengan sistem pengadaan barang dan jasa sebelumnya, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang/jasanya sudah diterima. Sementara di sistem yang baru melalui e-marketplace kebalikannya, ada pembayaran dulu baru produknya dikirimkan,” katanya. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.