in

Pemkab Jepara Tegaskan Larangan Tambak Udang Baru di Karimunjawa

Tambak udang di Karimunjawa. (Foto : jatengprov.go.id)

 

HALO JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara, menyatakan tidak boleh ada tambak udang baru di Karimunjawa.

Adapun terkait pencemaran lingkungan dari tambak udang yang sudah ada, akan diupayakan untuk diperbaiki.

Hal itu mengemuka, dalam rapat Tim Terpadu Penyelesaian Tambak Udang Karimunjawa, yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, di Ruang Command Center Setda Jepara, belum lama ini.

Dalam rapat itu, Pj Bupati Jepara meminta agar Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTN) dan sejumlah pihak terkait, segera mendampingi dan memberi pelatihan teknis kepada pengusaha, mengenai penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang benar.

“BTN, Dinas Perikanan, BBPBAP, dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk segera mendampingi dan memberi pelatihan teknis mengenai penggunaan IPAL yang benar,” kata dia, seperti dirilis jepara.go.id.

Lebih lanjut dikatakan, untuk penyelesaian masalah tambak udang di Karimunjawa tersebut, Pemkab Jepara sudah melakukan beragam upaya.

“Langkah-langkah sudah kami lakukan, tentunya sudah berdasarkan regulasi yang ada,” kata Edy Supriyanta.

Langkah tersebut antara lain Pemkab Jepara telah membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Tambak Udang Karimunjawa, yang diketuai oleh Sekda Jepara, bersama forkopimda, dan beranggotakan perangkat daerah terkait.

Pemkab Jepara, juga telah memiliki Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2022-2042. Di mana di dalamnya, menyebut bahwa tambak udang tidak diperbolehkan.

Namun langkah tersebut menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

Edy menjelaskan bahwa di satu sisi, pengusaha tambak udang keberatan apabila tambak harus segera ditutup. Hal itu karena investasi yang mereka keluarkan terbilang cukup besar.

Di sisi lain, masyarakat sekitar merasa keberatan dengan keberadaan tambak udang, karena menimbulkan limbah, yang berpotensi merusak ekosistem, dan berimbas pada sektor pariwisata.

“Kita berusaha mencari solusi terbaik, tetap berkomitmen pada aturan namun tidak merugikan kedua sisi,” ujar Edy.

Pj Bupati Jepara juga memerintahkan mengkaji aturan peralihan, untuk memberikan kesempatan para pengusaha tambak udang, agar bersiap menghadapi penutupan

“Saya perintahkan Pak Sekda selaku ketua tim untuk mengkaji aturan peralihan guna memberikan kesempatan para pengusaha tambak udang bersiap menghadapi penutupan,” tegas Edy.

Edy juga memerintahkan untuk mengundang para pengusaha untuk berdiskusi dengan pemerintah terkait apa saja yang harus dipersiapkan selama masa peralihan.

Langkah Humanis

Menanggapi permasalahan tambak udang tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto yang hadir secara daring,  memberikan sejumlah masukan.

Menurut dia Pemkab Jepara perlu mengedepankan langkah humanis, dan mengesampingkan terlebih dahulu upaya hukum.

“Berdasarkan rapat koordinasi kami dengan Menkomarves beberapa waktu lalu, upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, salah satunya yang harus diterapkan ialah meningkatkan eksportasi dan investasi,” kata Pipit.

Upaya yang dilakukan, antara lain melalui pembudidayaan tambak udang vaname, sebagai salah satu sektor perikanan, yang memberikan nilai ekonomi yang besar untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Maka dari itu dia menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut, terkait pemanfaatan tambak sebagai pemulihan ekonomi nasional, daerah, serta manfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, apabila hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional, maka kepolisian akan melakukan moratorium penegakan hukum.

Pengusaha juga akan diberi tengat waktu, untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

Sebagai informasi, berdasarkan data Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa, terdapat 33 lokasi tambak udang, terbagi dalam 238 petak, seluas 42,6 hektare, di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan.

Di beberapa lokasi mengalami pencemaran dengan tingkat amoniak yang melebihi nilai baku mutu. Hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak terumbu karang mengingat di beberapa lokasi telah terindikasi penyakit karang.

Turut hadir dalam ruangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, FendiawanTiskiantoro; Komandan Kodim 0719/Jepara, Letkol Inf  Mokhamad Husnur Rofiq; Kapolres Jepara, AKBP Warsono; Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, Widyastuti; Sekretaris Daerah Jepara, Edy Sujatmiko; dan pimpinan perangkat daerah terkait. (HS-08)

Piala Dunia U-20 Batal Digelar di Indonesia, Yoyok Sukawi: Pemerintah Harus Tanggung Jawab Tentang Masa Depan Pemain

Pemkab Boyolali Minta Perusahaan Berikan THR sebelum Jatuh Tempo