in

Pemkab Jepara Matangkan Skema Penutupan Tambak Udang Karimunjawa

Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta. (Foto : jepara.go.id)

 

HALO JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara terus mematangkan rencana untuk menutup tambak udang di wilayah Kepulauan Karimunjawa.

Hal ini sekaligus membantah kabar, yang menyatakan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, mengajukan dispensasi penutupan tambak udang Karimunjawa.

Hal itu disampaikan Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta, Rabu (17/5/2023) terkait rencana penutupan tambak tersebut.

Dia mengatakan, setelah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043 Kabupaten Jepara diberlakukan, Pemkab Jepara menyiapkan berbagai skema atau rencana tindak lanjut untuk menutup tambak udang Karimunjawa.

“Jadi tidak benar jika ada media yang meliput bahwa Pemkab Jepara meminta dispensasi untuk penutupan tambak. Posisi Pemkab Jepara adalah netral, tidak ada kepentingan selain mendasarkan pada regulasi,” kata Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta, seperti dirilis jepara.go.id.

Sementara itu Sekda Jepara, Edy Sujatmiko, menambahkan pihaknya beberapa waktu lalu sudah menggelar rapat evaluasi Perda RTRW, bersama para perangkat daerah.

Dalam rapat itu, Pemkab Jepara berupaya merumuskan cara, agar dalam penutupan tambak udang,  tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Untuk itu, Pemkab Jepara telah menyiapkan berbagai skema untuk membantu masyarakat khususnya pekerja tambak, yang menerapkan kebijakan penutupan tambak Karimunjawa.

“Para pekerja tambak juga menjadi perhatian kita bersama. Setelah tidak bekerja di tambak udang, ada alternatif pekerjaan lain bagi mereka,” ungkap Sekda.

Saat ini, sudah mulai dilakukan pendataan jumlah warga Karimunjawa yang bekerja di sektor tambak tersebut.

Pemkab akan memprofil mereka, untuk melihat keahlian dan bidang apa yang mereka punyai, sambil menyosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan.

Jika memiliki keahlian perikanan, akan digarap sektor perikanan. Termasuk sektor pariwisata, dan UMKM.

“Misalnya bantuan alat tangkap ikan, pengolahan rumput laut, alat pengolahan ikan, akan kami siapkan. Juga termasuk bidang pariwisata, dan UMKM, semuanya akan kami bantu,” ungkap dia.

Setelah ditetapkan menjadi Perda, memang ada regulasi yang mengatur masa pelaksanaan Perda selama dua tahun setelah ditetapkan.

Selama masa transisi itu, Pemerintah akan mendeklarasikan dan menyelesaikannya agar tidak terjadi lagi pencemaran laut. Jika masih terjadi pencemaran, akan diambil penindakan.

Selama masa dua tahun peralihan ini, para pemilik tambak juga harus melaksanakan kewajibannya. Yaitu, mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), untuk memperoleh Nomor Induk berusaha (NIB).

Sebagai syarat izin usaha. Selain itu juga Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB). Sehingga, tidak ada pencemaran laut. Sembari menunggu masa peralihan. (HS-08).

Diskominfo Jepara Ajak Pegiat Medsos Tangkal Hoaks

Blora Juara Nasional PMT Berbahan Pangan Lokal