in

Pemkab Grobogan Sosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di The Sunan Hotel Solo. (Foto : Grobogan.go.id)

 

HALO GROBOGAN – Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk mengatur banyak hal, antara lain menyeragamkan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.

Hal itu disampaikan Plh Bupati Grobogan Dr Ir Moh Sumarsono, dalam Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di The Sunan Hotel Solo.

Acara yang berlangsung 8 April sampai 9 April 2021 itu, dihadiri pula oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar SH MHum, Penasehat Hukum LKBH Korpri Kabupaten Grobogan Sutrisno SH MH, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD se-Kabupaten Grobogan, dan Kabag se-Setda Grobogan.

Lebih lanjut Moh Sumarsono mengatakan bahwa persoalan regulasi yang sering muncul adalah adanya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut, melalui pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan aturan-aturan yang ada.

Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menghilangkan tumpah tindih peraturan perundang-undangan, terjadinya efisiensi dalam proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan hilangnya ego sektoral antar instansi pemerintahan.

Terdapat 11 klaster pengaturan dalam UU Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar SH M Hum sebagai narasumber mengemukakan tentang Kebijakan Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Turut serta  Penasehat Hukum LKBH KORPRI Kabupaten Grobogan Sutrisno SH MH yang menyampaikan materi mengenai Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja pada Dunia Peradilan.

Serta Kepala DPMPTSP Drs Aries Ponco Wibowo yang memaparkan Rencana Tindak Lanjut di Bidang Perijinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. (HS-08)

Share This

Pengurus TP PKK Boyolali Diminta Segera Bekerja

Dibatasi hingga 2.000 Jamaah, Masjid Istiqlal Kembali Dibuka untuk Ibadah Ramadan