in

Pemkab Boyolali Minta Perusahaan Berikan THR sebelum Jatuh Tempo

Kepala Diskopnaker Kabupaten Boyolali, Bambang Sutanto. (Foto : Boyolali.go.id)

 

HALO BOYOLALI – Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Pemerintah Kabupaten Boyolali,  akan mengeluarkan surat edaran (SE), yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Boyolali, terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2023.

SE tersebut akan mengacu pada SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2023.

Kepala Diskopnaker Kabupaten Boyolali, Bambang Sutanto, belum lama ini menjelaskan, Pemkab Boyolali mengupayakan agar perusahaan di wilayahnya, membayarkan THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain  itu THR hendaknya dibayar lebih awal, sebelum jatuh tempo, yakni tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Selain akan mengeluarkan SE, Diskopnaker juga akan melakukan monitoring THR tahun 2023 ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Boyolali, mulai Senin (3/4/2023) hingga Selasa (18/4/2023).

Bambang mengatakan, Diskopnaker juga akan membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan tahun 2023.

“Kita yang pertama tadi, untuk tindak lanjut surat edaran ini akan kami sosialisasikan, kami juga akan bersurat untuk himbauan berkaitan dengan THR di wilayah Kabupaten Boyolali ini nanti yang pertama besarannya bisa sesuai ketentuan, yang kedua untuk waktu pemberiannya bisa juga sesuai ketentuan.” Kata dia, seperti dirilis boyolali.go.id.

Diungkapkan Bambang, berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan dan perusahaan (WLKP), jumlah total perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali sebanyak 885.

Angka tersebut terdiri atas 50 perusahaan besar, 115 perusahaan sedang, dan lainnya adalah perusahaan kecil.

Pihaknya berharap seluruh perusahaan bisa memenuhi ketentuan pembayaran THR, sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak terjadi kegaduhan antara perusahaan dengan para pekerja atau buruh.

“Karena pembayaran tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja / buruh di dalam perusahaan ini merupakan kewajiban pengusaha,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Isi dari SE Menaker meliputi THR diberikan kepada pekerja/buruh yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih dan pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Selanjutnya besaran THR yang diberikan bagi pekerja / buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan satu bulan upah/

Kemudian bagi yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja (bulan) dibagi 12 dikali satu bulan upah. (HS-08)

Pemkab Jepara Tegaskan Larangan Tambak Udang Baru di Karimunjawa

Bupati Kebumen Siapkan Beasiswa untuk 3.000 Siswa SD dan SMP