Pemkab Blora Sosialisasikan Bantuan Pemerintah Dalam Program Kotaku

Sosialisasi tentang bantuan pemerintah untuk masyarakat Tahun 2021, dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Blora, di Ruang pertemuan Bappeda Lantai 2. (Foto : Blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Wakil Bupati (Wabup) Tri Yuli Setyowati ST MM, membuka sosialisasi tentang bantuan pemerintah untuk masyarakat Tahun 2021, dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Blora, di Ruang pertemuan Bappeda Lantai 2, Selasa (9/3/).

Wabup menyampaikan bahwa Program Kotaku, sudah masuk dalam visi misi yang diusung oleh Bupati-Wabup.

“Program Kotaku sudah masuk dalam visi dan misi yang kami usung sehingga saya berharap pelaksanaan program Kotaku di lapangan benar-benar dimanafaatkan dan dikendalikan untuk padat karya nya,” kata Wabup, seperti dirilis Blorakab.go.id.

Wabup menyampaikan beberapa hal terkait program padat karya Kotaku di Kabupaten Blora tahun 2021, di antaranya Skala Lingkungan Reguler, yakni memperbaiki permukiman kumuh; Cash For Work untuk memulihkan ekonomi masyarakat dengan melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang terbangun dari IBM; Pengembangan Penghidupan Berbasis Masyarakat atau Livehood, untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur permukiman dasar dalam mendorong penghidupan berkelanjutan dengan nilai BPM; dan Hibah DFAT untuk meningkatkan permukiman secara inovatif khususnya dalam bidang sanitasi dan air bersih.

“Apabila dari pelaksanaan pogram ini, Kementerian PUPR terlebih Direktorat Jenderal Cipta Karya, membutuhkan dokumen pendukung untuk kelanjutan pelaksanaannya, monggo dikomunikasikan, akan kami penuhi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora,” kata Wabup.

Selanjutnya, Wabup menyampaikan bahwa kewenangan penanganan kawasan permukiman kumuh untuk Kabupaten sudah diatur berdasarkan luasan wilayahnya.

“Untuk kewenangan Kabupaten adalah luas wilayahnya kurang dari 10 hektare, beberapa wilayah di kabupaten, yang luasannya antara 10 sampai 15 hektare, masuk ke dalam wewenang Provinsi Jateng, dan yang lebih dari 15 hektare masuk wewenang Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wabup menyampaikan ketentuan kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang secara substansial bermakna untuk pembangunan permukiman yang lebih baik.

“Berhubung program Kotaku ini direncanakan dan dibangun harus menjadi prioritas utama bagi penataan permukiman, jadi saya mohon panjenengan benar-benar memperhatikan kualitas untuk pembangunan sarana dan prasarana yang peruntukannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita,” lanjut Wabup.

Untuk kategori cash for work, Wabup berpesan agar pelaksanaanya diperhatikan.

“Saya harap bapak/ibu untuk hati-hati karena kategori ini termasuk sensitif. Jangan sampai, niatan baik kita untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang mengalami PHK membuat mereka tersinggung”pesan dia.

Acara dilanjutkan dengan mendengar masukan, saran dan keluhan dari para peserta sosialisasi untuk dapat dipergunakan oleh Bupati dan Wabup untuk mengajukan program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Blora.

Sosialisasi yang dibuka oleh Wabup ini diikuti oleh jajaran Bappeda Blora, Dinrumkimhub Kabupaten Blora, Lurah di wilayah program Kotaku, serta koordinator BKM dan Tim Kotaku Kabupaten Blora. (HS-08).

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.