in

Pemkab Banjarnegara Siap Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Foto : Banjarnegarakab.go.id

 

HALO BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, siap untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Plh Bupati Banjarnegara H Syamsudin MPd, menjelaskan bahwa dari 1.017.767 jiwa penduduk, warga yang masuk kelompok miskin ekstrem mencapai 7,23 persen, yakni 237.894 jiwa atau sekitar 67.010 keluarga.

“Langkah cepat harus segera diambil dalam tiga bulan terakhir,” kata dia.

Hal itu disampaikan Plh Bupati Banjarnegara H Syamsudin MPd, berkaitan dengan Rapat Koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, belum lama ini.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu, Syamsudin hadir bersama Plt Kepala Baperlibang Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo SH MSi. Selain dari Banjarnegara, hadir pula pimpinan dari Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, dan Kebumen. Kelima kabupaten tersebut masuk ke dalam prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Adapun dari Pemerintah Pusat, hadir mendampingi Wapres, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara dari Pemprov Jawa Tengah, hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo, dan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.

Lebih lanjut Syamsudin mengatakan, upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tersebut, antara lain dilakukan dengan memberikan tambahan Bantuan Sosial Tunai. Bantuan diberikan kepada rumah tangga miskin ekstrem, di lima kabupaten prioritas di Jateng.

Sementara itu Wapres mengatakan hingga akhir tahun ini, Pemerintah akan menggunakan program yang ada, yaitu program sembako dan BLT-Desa, untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem.

Presiden Jokowi menargetkan, pada akhir tahun 2024 persoalan kemiskinan ekstrem ini harus terselesaikan.

Merujuk pada pengukuran global oleh bank dunia, warga miskin ektrem adalah yang berpenghasilan di bawah parity purchasing power (PPP) US$ 1,99, atau  = Rp.12.000 per kapita per hari.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, data kelompok penerima manfaat yang digunakan saat ini mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa. Namun ke depan, ia menegaskan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.

“Kami minta juga agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menjelaskan bahwa skema pemberian uang tunai tambahan ini akan dilakukan untuk 3 bulan terakhir di tahun 2021. Mulai tahun depan, pemerintah akan menekankan kembali pada pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem.

Untuk itu, Wapres meminta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan. Ia juga berpesan agar analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.

Usai rakor, Wapres memberikan support untuk Banjarnegara dengan meninjau Booth / stand dari lima kabupaten yang merupakan sajian produk UMKM hasil dari upaya meningkatkan penghasilan warga masyarakat dan dukungan dan stake holder lain yang peduli dalam program pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah. (HS-08)

Share This

Lantik 16 Eselon II, Menag Minta Pejabat Selalu Ingat Sumpah

Di Tangan Ibu-Ibu PKK Pekalongan, Batang Pisang pun Jadi Camilan