HALO SEMARANG – Pemerintah menghadapi sejumlah kendala, dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) 2022, baik dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, maupun dari Pemerintah Provinsi Jateng.
Salah satu kendala yang semestinya bisa diselesaikan bersama oleh pemerintah kota dan kabupaten, adalah pembaruan data penerima.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, Jumat (7/1/2022). Dia mengatakan salah satu penyebab keterlambatan penyaluran dan salah sasaran, adalah karena ada persoalan pada pembaruan data penerima, di setiap kabupaten dan kota.
Dinsos di setiap kabupaten atau kota, seharusnya aktif dalam memperbarui data penerima. Hal itu karena mereka yang lebih tahu kondisi setiap masyarakat, di desa atau wilayahnya.
“Termasuk di setiap desa. Kepala desa atau lurah itu ujung tombaknya. Mereka (petinggi di sana) harus aktif memberikan informasi kepada Dinsos, agar data bisa di-update dan penerima tidak salah sasaran,” kata Harso.
Berdasarkan data di Dinsos Provinsi Jateng, sejumlah bantuan yang disalurkan tahun 2022, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Subsidi Permakanan Satu Orang Satu Hari (SOSH).
Adapun dana bantuan yang diberikan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial (Kemensos) untuk program PKH sebanyak 1.560.524 KPM.
Adapun untuk BPNT atau Program Sembako, dengan kuota 3.405.127 KPM, terealisasi 2.929.214 KPM.
Selain itu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah 2022, dialokasikan pula bantuan untuk penerima manfaat KJS sebanyak 12.764 orang (250 ribu per bulan), yang diberikan tiap triwulan.
Ada pula subsidi permakanan SOSH, bagi 4.450 penerima manfaat pada panti swasta (Lembaga Kesejahteraan Sosial).
Diketahui, sejumlah bantuan dari Kemensos yang sempat terlambat penyaluranya di Jawa Tengah terjadi di sebagian Kabupaten. Antaranya Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.
Contohnya di Jepara, Dinsospermades setempat menyebut ada 6.967 BPNT yang mestinya disalurkan maksimal pada 31 Desember 2021. Tetapi sampai Rabu (5/1/2022) bantuan itu belum cair. Bahkan sebagian kartu belum teraktivasi.
Hal berbeda juga terjadi di Kabupaten Pati, Ribuan paket bansos diduga diterima oleh aparatur sipil negara (ASN) pada ahir tahun 2021 lalu. Bantuan itu seharusnya untuk KPM atau warga miskin di Kabupaten Pati. (HS)
