Pemerintah Realisasikan Penyederhanaan Birokrasi Hingga Daerah

Para pejabat Pemkab Demak mengikuti secara virtual, Rakor Penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021 dari ruang command center Pemkab Demak. (Foto : Demakkab.go.id)

 

HALO DEMAK – Wapres Ma’ruf Amin meminta daerah yang belum melaksanakan penyederhanaan program penyederhanaan birokrasi, agar segera menuntaskan sebelum Juni 2021. Namun demikian pelaksanaannya harus dengan cara hati-hati, objektif, akurat, serta tidak merugikan kesejahteraan dan karir aparatur sipil negara (ASN).

Penegasan itu disampaikan Wapres, dalam rakor Penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021. Pemerintah kabupaten Demak mengikuti rakor tersebut secara virtual, dari ruang command center, Kamis (4/3).

Hadir pula di command center, Asisten Ekonomi dan Kesra Ahmad Nur Wahyudi, Asisten Administrasi dan Kepala BKPP Hadi Waluyo, Kepala DINPMPTSP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta pejabat eselon III terkait.

“Birokrasi ke depan adalah sederhana, kaya fungsi, menjadi birokrasi kelas dunia, dengan proses bisnis sederhana dan profesional, gesit dalam melayani,” kata Ma’ruf Amin, seperti dirilis Demakkab.go.id.

Dalam laporannya, Menpan RB Tjahyo Kumolo menyampaikan, pihaknya telah memangkas 39 ribu jabatan aparatur sipil negara  setingkat eselon III dan IV atau sekitar 90 persen hingga Februari 2021.

Jabatan administrasi tersebut dialihkan ke jabatan fungsional sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

Tjahjo juga menjelaskan penyederhanaan ini tindak lanjut dari arahan Presiden terkait penyederhanaan organisasi. Yakni menyederhanakan birokrasi pemerintahan menjadi dua level dan mengoptimalkan peran jabatan fungsional.

Kebutuhan CASN

Hal ini untuk memperpendek hierarki pengambilan keputusan yang panjang dan menghambat  proses pelayanan public, sehingga dapat meningkatkan kinerja birokrasi. Dengan demikian birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis, dan mudah menyesuaikan.

Terkait pengadaan CASN tahun ini, Menpan RB mengatakan Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total pada tahun 2021.

“Jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat, (kebutuhan) sejumlah sekitar 1,3 juta orang,” kata Tjahjo Kumolo

Tjahjo menyebutkan formasi kebutuhan ASN tersebut terdiri atas satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan untuk pemerintah daerah sekitar 189 ribu  kemudian kurang lebih 83 ribu untuk instansi pemerintah pusat. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.