in

Pemerintah Pastikan Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Ganggu Pemulihan Ekonomi Nasional

Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah akan memastikan agar pendanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.

Sebaliknya, pendanaan pembangunan IKN, dirancang agar dapat mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, masih akan tetap menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

Namun dalam hal pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru, terutama pada momentum awal, bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi.

“Kami nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal, terutama pelaksanaan pembangunan akses dan infrastruktur (ibu kota negara baru), bisa masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi, dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022,” kata Menkeu, Selasa (18/01/2022), seperti dirilis Setkab.go.id.

Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN, terdiri atas beberapa tahap. Menkeu mengatakan bahwa tahap yang paling kritis, sesudah Undang-Undang IKN dibuat, adalah tahap pertama yaitu pada tahun 2022-2024.

“Nah untuk tahapan yang pertama yang sangat kritis. Ini nanti dari aspek pendanaanya, akan dilihat apa yang menjadi trigger awal, yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya. Juga untuk menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar, bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya,” katanya.

Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN, akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19. Artinya, anggaran pembangunan IKN akan disesuaikan dengan kondisi terkini serta kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang.

“Ini sudah harus dimasukkan dalam desain pada jangka pendek yaitu periode 2022-2024, artinya di tahun 2022 hingga tahun 2024 penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain, dan pada saat yang sama defisit maksimal tiga persen mulai tahun 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga,” tegasnya. (HS-08)

Kemenag Proses Permohonan Sembilan Instansi Jadi Lembaga Pemeriksa Halal

Harga Naik dan Pendemi Belum Berakhir, Komisi B DPRD Jateng Berharap UMKM Bertahan