Pemerintah Kota dan Kabupaten Diminta Serius Tangani Pelayanan Aduan Masyarakat.

Pertemuan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Pelayanan Publik, Kamis (4/3) di Surakarta. (Foto : Kebumenkab.go.id)

 

HALO KEBUMEN – Semua pemerintah kota dan kabupaten, diminta serius dalam menangani pelayanan aduan masyarakat. Pengaduan tersebut juga harus disampaikan pada penyelenggara pelayanan publik yang menangani.

Penekanan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, saat memberi sambutan dalam pertemuan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Pelayanan Publik, Kamis (4/3) di Surakarta. Kegiatan itu diikuti pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Adapun untuk Kabupaten Kebumen, diwakili Kepala Dinas Kominfo Cokro Aminoto.

Acara yang dibuka Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa ini, mengangkat tema ”Tantangan dan Peluang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayananan Publik Nasional (SP4N)”.

Salah satu point penting yang disampaikan, di antaranya terkait kesiapan kabupaten dan kota, agar dapat menangani sistem layanan aduan yang terintegrasi dan penuh sinergitas yang dilaksanakan dengan penuh komitmen.

Kerja sama lintas sektoral diharapkan juga dilakukan sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik, sesuai tujuan pembentukan, salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat.

“Pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip dan no wrong door serta policy, yaitu menerima pengaduan dari manapun dan jenis apapun, serta menjamin bahwa pengaduan akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani,” kata Marsekal Muda TNI Rus Nurhadi Sutedjo.

Dia menambahkan, kondisi saat ini di mana kemajuan zaman dan teknologi menuntut pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik semakin baik dan tidak dapat lagi dilakukan secara manual.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR!, sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Rus Nurhadi. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.