Pemerintah Gunakan 2.000 Pusat Data, Menkominfo : Itu Terlalu Banyak

Menkominfo Johnny G Plate. (Foto:Kemenkominfo.go.id)

 

HALO SEMARANG– Pemerintah saat ini berusaha mempercepat pembangunan pusat data nasional, untuk mengefisiensikan pusat-pusat data yang selama ini digunakan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI  Johnny G Plate, seperti dirilis Indonesia.go.id menyebutkan, Pemerintah saat ini menggunakan 24.700 aplikasi dan lebih dari 2.000 pusat data untuk layanan pemerintah.

“Ini terlalu banyak, dan membuat tidak efisiennya fasilitas digital. Sehingga, pusat data nasional harus ada dan kini telah disiapkan pula superapplication, untuk layanan pemerintahan yang lebih efisien dan praktis,” kata Menkominfo.

Sebelumnya, dalam acara US-Indonesia Investment Summit, beberapa waktu lalu, Menteri Johnny mengatakan pembangunan pusat data nasional terus dikebut agar dapat selesai pada 2023.

Pembangunan pusat data nasional pemerintah ini juga merupakan bagian dari kebijakan satu data. Ia mengatakan, nantinya pusat data nasional ini akan memiliki spesifikasi sebesar tier empat.

Walaupun diakui, pusat data nasional ini juga menyangkut beberapa hal sensitif. Contohnya adalah data spesifik terkait dengan pemilik data, data-data keuangan, hingga data-data Kesehatan.

“Kami sudah mendapat lokasi pembangunan,” kata Johnny.

Johnny juga menyebut dirinya pun telah melakukan pengecekan lokasi yang akan digunakan tersebut. Tujuannya untuk memastikan kondisi spesifikasi dan keamanan untuk pembangunan pusat data. Sebelumnya pemerintah telah merencanakan empat pusat data nasional akan dibangun di Indonesia yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Empat pusat data nasional tersebut akan dibangun di ibu kota negara sekarang, di ibukota negara baru, di Kepulauan Riau-Batam (menghubungkan dengan internasional), dan di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Bitung menjadi titik sentral untuk Indonesia bagian timur sebelum terkoneksi dengan sistem nasional.

Empat pusat data nasional ini akan terhubung satu dengan lainnya walaupun terpisah secara kewilayahan. Menteri Johnny menginginkan implementasi pusat data nasional dengan biaya modal memadai dan biaya operasional yang terukur.

“Jangan sampai membangun mahal, merawat lebih mahal lagi. Kita akan lihat kombinasi paling efisien,” ujarnya, ketika meninjau lokasi Bitung beberapa bulan lalu.

Karena Indonesia besar, lanjut menteri, akan dipilih redundesi atas dasar wilayah, walaupun dalam data center tidak harus atas dasar wilayah karena secara nasional terhubung dengan ‘backbone fiber optic’. Pembangunan pusat data nasional itu diharapkan menghasilkan satu data nasional. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.