in

Pemerintah dan DPR Sahkan UU AAEC, Perdagangan Online Bakal Ketat

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Muhamad Hekal menyerahkan risalah rapat kepada Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Paripurna DPR-RI Pengesahan Rancangan Undang-Undang ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC atau (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2021). (Foto: kominfo.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Peraturan itu bakal meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN.

Pengesahan RUU AAEC memiliki arti penting karena menjadi payung hukum kerja sama dalam sektor e-commerce antarpemerintah di ASEAN. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menuturkan kehadiran UU tersebut dapat meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN.

“Kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, menyatakan setuju RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” ujar Menkominfo dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce, di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

“Adanya UU ini berarti sudah terbentuk payung hukum Persetujuan Perdagangan melalui Sistem e-Commerce. Dalam rangka mendorong peningkatan nilai perdagangan, daya saing pelaku usaha dalam negeri, serta memperluas kerja sama melalui pemanfaatan e-commerce di ASEAN,” kata dia menjelaskan.

Pengesahan RUU menjadi landasan semangat membangun bangsa dan kepedulian dari seluruh pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha serta DPR-RI yang menjadi mitra.

“Kami berkeyakinan bahwa persetujuan ini akan menjadi bagian transformasi Indonesia sebagai suatu ekonomi digital yang maju, dan pada akhirnya dapat membantu mewujudkan kesejahteraan umum,” kata Menteri.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Muhamad Hekal mengatakan kepentingan nasional menjadi salah satu aspek penting dari implementasi ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Pasalnya persaingan perdagangan online bakal ketat. Pemerintah harus menyediakan program agar UMKM mampu menghadapi persaingan itu.

“Kami sangat menekankan agar pemerintah menyediakan program nasional baik jangka pendek, menengah maupun panjang agar para pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk UMKM dapat bersaing di tingkat Asean,” kata Hekal.

Dia juga mendesak pemerintah mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

“Mengingat ini terkait dengan transaksi perdagangan antarwilayah ASEAN melalui sistem elektronik, jadi penting bagi pemerintah untuk memperhatikan pelindungan terhadap data pribadi para konsumen,” ujar dia lagi.

Pemerintah diharapkan senantiasa melakukan sosialisasi tentang persetujuan ini. Dengan demikian agar para pelaku dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat memanfaatkan perdagangan melalui sistem elektronik di kawasan ASEAN untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia.(HS)

Share This

Pemdes Pucangrejo Gemuh, Bentuk Panitia Lelang “Bondo Deso”

Serahkan Bantuan Alsintan, Bupati Rembang Minta Jangan Dijual