Pemerintah Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Hotel PO Semarang, Kamis (25/03/2021). (Sumber: kemenkeu.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi, dengan mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, dan percepatan vaksinasi.

Dengan memanfaatkan APBN, pemerintah bekerja keras menahan dampak pandemi Covid-19 dan menjaga perekonomian dari kontraksi yang terlalu dalam.

Anggaran PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun atau naik sebesar 21 persen dari realisasi PEN 2020, dikelola secara transparan dan akuntabilitasnya terjaga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menyiapkan strategi dalam upaya akselerasi PEN.

“Strateginya Covid-19 pertama, kedua demand dan supply,” kata dia, dalam Temu Stakeholder untuk Percepatan PEN, seperti dirilis Setkab.go.id, Jumat (26/03).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengaku optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2021. Hal ini karena dari sisi penanganan Covid-19, sudah ada pengadaan vaksin, dan akselerasi program vaksinasi, diikuti dengan tetap dilaksanakannya disiplin protokol kesehatan.

Adapun dari sisi demand, ekspor Indonesia telah tumbuh 8,57 persen, impor juga tumbuh, dan konsumsi semen dan baja meningkat.

“Ini berarti terjadi geliat ekonomi, dan berbagai indikator inilah yang ingin terus kita dorong sehingga momentum pemulihan ekonomi terutama di kuartal II akan terus terjadi,” ujarnya.

Dalam upaya memulihkan perekonomian nasional, pemerintah juga melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penerapan peraturan ini, bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperbaiki iklim investasi.

Kemenkeu, BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Komisi XI DPR terus memperkuat sinergi dan koordinasi untuk memastikan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta reformasi struktural berjalan efektif dan implementatif untuk memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Koordinasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, karena memang tidak bisa satu hal persoalan ini ditangani oleh satu institusi atau satu orang saja, semuanya harus berkolaborasi,” tutup Menkeu. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.