in

Pemerintah Akan Terapkan PPN Sembako, Ini Tanggapan Dari Ketua Apindo Jateng

Foto ilustrasi: Pemerintah akan menerapkan PPN terhadap penjualan sembako.

 

HALO SEMARANG – Pemerintah telah berencana untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, telur dan lainnya. Hal itu langsung menuai kecaman dari banyak pihak, terutama dari sisi pedagang.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi menilai, Pemerintah tepatnya harus melihat dulu kondisi perekonomian di Indonesia yang belum berjalan bagus.

“Kita memahami tujuan pemerintah, akan tetapi sekarang ini jangan dulu. Apalagi kita masih pandemi sedang bergulat untuk memulihkan ekonomi. Kita lihat dulu perekonomian sudah baik dan lancar baru bicara PPN Sembako,” kata Frans, Jumat (11/6/2021).

Meski demikian, Frans setuju dengan adanya PPN Sembako. Menurutnya ide atau gagasan seperti itu sah-sah saja namun juga dengan catatan melihat kondisi rakyat.

“Saya kira untuk dua atau tiga tahun ini jangan diapa-apakan dulu lah. Ini kan usaha kecil atau mikro dari rakyat,” sambungnya.

Frans sebetulnya juga sudah memahami bahwa pemasukan Pemerintah 80% dari pajak. Namun selagi belum stabil tampaknya untuk sembako jangan sampai diusik-usik dulu.

“Setuju saja bukan tidak setuju. Kita dapat memahami, tapi jangan sekarang. Tunggu perekonomian sampai 6 sampai 7 persen hingga masa pemulihan perekonomian selesai,” ucapnya.

Maka dari itu, Frans lebih menyarankan meraih pendapatan bagi pemerintah dari sektor lain. Misalnya meningkatkan pendapatan di sektor BUMN atau pajak pertambangan.

Untuk diketahui, rencana pemerintah tentang PPN sembako itu tertuang dalam draf revisi kelima Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Berdasarkan dari RUU KUP, jenis sembako yang bakal dikenakan PPN seperti, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Sebelumnya, jenis sembako tersebut dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017. Sementara, dalam Pasal 4A draf RUU KUP, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.(HS)

Share This

Kisah Penjagal Kambing Di Kampung Bustaman, Tak Lagi Diminati Sebagai Profesi

Ini Pesan Wabup Dalam Rakerda Korpri Kendal 2021