in

Pemdes Karangasem Digugat Atas Dugaan Penyerobotan Tanah

M. Amal Lutfiansyah, kuasa hukum penggugat terhadap Pemerintah Desa Karangasem saat menunjukan berkas gugatan dugaan penyerobotan tanah, Jumat (24/5/2024) di Kota Semarang.

HALO SEMARANG – Pemerintah Desa Karangasem Kabupaten Grobogan digugat atas dugaan penyerobotan tanah seluas sekitar 1,7 hektare. Total ada empat warga yang menggugat dan mereka adalah keluarga kakak-adik.

Gugatan Karmin, Kasno, Siem dan Parju dilayangkan ke Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Kantor Pengacara Abdurrahman & Co yang berkantor di Kota Semarang.

“Klien kami adalah ahli waris dari orangtuanya bernama Kasman yang sudah meninggal tahun 1965, objek tanahnya beralamat di Dusun Sarip, Desa Karangasem, Kabupaten Grobogan,” ujar M. Amal Lutfiansyah kuasa hukum para warga itu, Jumat (24/5/2024) di Kota Semarang.

Luthfi menjelaskan, kliennya yang seharusnya merupakan para ahli waris itu mengetahui tanah diserobot pada tahun 2022 lalu. Ketika itu ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mereka kemudian mendatangi pemerintah desa untuk menanyakan tanah ayahnya itu.

Tapi oleh pemerintah desa setempat disebutkan tanah itu sudah disertifikasi atas nama Pemerintah Desa Karangasem pada tahun 1970.

“Mereka (Pemerintah Desa Karangasem) mengklaim telah membeli pada tahun 1970, padahal yang punya tanah (almarhum Kasman) telah meninggal tahun 1965. Pemerintah desa sendiri tidak tahu dasar pembeliannya apa, dasar peralihannya apa, tiba-tiba sertifikat itu atasnama pemerintah desa. Kami menduga ada penyalahgunaan kewenangan pemerintah desa, sewenang-wenang ambil alih tanah warga yang tidak ada dasarnya, yang merugikan klien kami yang notabene warga tidak mampu,” jelasnya.

Pada perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Purwodadi ini, dari pihak BPN setempat menyatakan tidak ada peralihan atas tanah tersebut. Artinya memang tidak ada pembelian yang sah oleh Pemerintah Desa Karangasem dari warga.

Saat ini tanah tersebut di atasnya sudah berdiri beberapa bangunan, di antaranya SD negeri, kolam renang hingga sumber mata air yang diolah untuk air minum. Lutfi menyebut kliennya hanya meminta sisanya saja dari yang sudah didirikan bangunan itu. Dan untuk yang fasilitas umum kliennya sudah mengikhlaskan. Sebab, mereka saat ini tidak punya rumah dan hanya ingin membangun rumah di tanah milik mereka sendiri.

Lutfi juga menyoroti program PTSL dari pemerintah. Dia berharap program tersebut tetap memperhatikan prosedur yang ada, jangan hanya sebatas penyertifikatan namun ada hak-hak orang lain yang dikorbankan. (HS-06)

Pemkab Kendal Gelontorkan Dana Hibah Rp 71 Miliar untuk Pilkada 2024

Pemerintah Indonesia Buka Prospek Kerja Sama Internasional Atasi Tantangan Pengelolaan Air