in

Pemberian Sanksi Ratusan Non-ASN Karena Tidak Absen Dinilai Tidak Adil

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, M Sodri.

 

HALO SEMARANG – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, M Sodri menilai terkait pemberian sanksi kepada 484 pegawai non-ASN Pemerintah Kota Semarang berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) atau diputus kontraknya, kurang mempertimbangan asas atau rasa keadilan.

Mestinya, menurut Sodri, pemberhentian pegawai non-ASN itu ada tahapan surat peringatan dan tidak langsung diberhentikan.

Sodri mengatakan, pihaknya akan memberikan masukan kepada Pemkot Semarang terkait pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar larangan mudik Lebaran Idul Fitri Tahun 2021 dengan juga mempertimbangkan asas keadilan.

“Mestinya dalam pemutusan kontrak bagi pegawai non-ASN karena hanya lupa absen satu kali ini dipertimbangkan sisi kemanusiaannya. Terutama asas keadilan terhadap mereka yang sama-sama mendapatkan sanksi. Yang ASN sanksinya hanya pemotongan TPP satu bulan, sedangkan yang non-ASN langsung diputus kontrak,” ujarnya, Jumat (4/6/2021).

Politisi PKB ini menambahkan, padahal mereka sama-sama abdi negara, yang gajinya bersumber dari anggaran APBD/APBN, yang notabenenya dari rakyat.

“Hanya karena statusnya yang non-ASN sanksinya jadi beda. Harusnya sanksi sama dengan ASN, misalnya dipotong gaji,” tambahnya.

“Dengan banyaknya pegawai non-ASN yang terkena sanksi hingga putus kontrak, kami meminta Pemkot Semarang untuk mengkaji ulang aturan terkait kebijakan tersebut. Dengan melihat asas kemanusiaan dan keadilan tentunya. Padahal mereka juga jadi tumpuan keluarga. Harapannya, dengan cukup banyaknya pemberhentian pegawai non-ASN ini tidak mengganggu kinerja atau pemberian pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Bagaimana pun, kata dia, kinerja dari non-ASN selama ini cukup vital membantu jalannya pelayanan masyarakat. Seperti untuk pegawai yang di Rumah Sakit, khususnya Puskesmas yang rawat inap mereka tidak cuti saat Lebaran.

“Saya melihat sendiri saat bertemu mereka yang piket malam sampai pagi hari. Hanya karena lupa absen mereka terkena pemutusan kontrak. Ini kurang adil dari sisi kemanusiaan,” pungkasnya.(HS)

Share This

KPU Klaten Hibahkan 2.906 Thermogun ke Pemkab Klaten

Wapres Dorong Empat Langkah Strategis untuk Kuasai Pasar Halal Dunia