in

Pemberangkatan Ibadah Haji 2021 Resmi Dibatalkan

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. (Sumber : Tangkapan layar Youtube Kemenag RI)

 

HALO SEMARANG – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, resmi membatalkan pemberangkatan jamaah haji 1442 H / 2021 M. Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah, antara lain karena masih terjadinya pandemi Covid-19 dan belum adanya izin dan kuota dari pemerintah Arab Sudi.

Hal itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (3/6), dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama, Jakarta. Hadir dalam acara itu, pimpinan Komisi VIII DPR, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sekjen Majelis Ulama Indonesia, dan Kepala BPKH.

“Kami pemerintah melalui Kemenag, menerbitkan keputusan menteri agama 660 tahun 2021, tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji 2021,” kata Menag.

Gus Yaqut menambahkan, dalam rapat dengan DPR pada beberapa waktu lalu juga telah dibahas, bahwa pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian kuota jemaah haji.

Sementara berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji Kemenag, tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir. Sehingga tidak mungkin bagi Indonesia untuk memberangkatkan calon haji ke Tanah Suci.

Dalam penjelasannya, Menag antara lain juga menyampaikan bahwa menunaikan ibadah haji, merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, baik secara ekonomi, fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah selama berada di embarkasi / debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi.

Adapun saat ini, bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji tersebut terancam oleh pandemi Covid-19 beserta varian barunya, yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Disampaikan pula bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi WNI, baik di dalam dan di luar negeri, melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Selain itu dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta, yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama, dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah, agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

Bahwa sebagai akibat pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/ 2021M.

Pemerintah Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Pemerintah Indonesia pun membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup, untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jemaah haji.

Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi, Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021, menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah, terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M.

Berbagai pertimbangan itulah, yang kemudian menjadi dasar Pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji. (HS-08)

Share This

Kecelakaan Di Gajahmungkur, Pengendara Meninggal Usai Jatuh Masuk Selokan

Ratusan Orang Hadiri Expo UMKM Digital Di Pendopo Kendal