in

Pembangunan Infrastruktur di Kota Pekalongan Harus Sinkron dengan Jaringan Perumda Tirtayasa

Wakil Wali Kota Salahudin memberikan pengarahan dalam monitoring di Kantor Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan, belum lama. (Foto : Pekalongankota.go.id)

 

HALO PEKALONGAN – Pembangunan infrastruktur di Kota Pekalongan, termasuk yang dilakukan Pemkot Pekalongan, Pemprov Jateng, atau Pemerintah Pusat, harus dikomunikasikan dengan Pemkot Pekalongan. Hal itu agar proses pembangunan tersebut tidak berimbas pada jaringan pipa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirtayasa Kota Pekalongan dan mengganggu pelayanan pada masyarakat.

“Kebutuhan-kebutuhan anggaran untuk pemindahan pipa harus dikoordinasikan dengan Pemkot Perkalongan, mungkin dalam bentuk penyertaan modal, kaitannya efek dari pengecoran jalan atau pembuatan saluran air. Perumda Tirtayasa sudah melakukan perbaikan dari masalah kinerja karyawan, digitalisasi jaringan infrastruktur Perumda Tirtayasa sehingga ke depan kita tidak kehilangan roadmap jaringan seperti apa, dan sebagainya,” tegas Salahudin, belum lama ini, seperti dirilis Pekalongankota.go.id.

Adapun tantangan ke depan yang menjadi perhatian pemerintah, adalah pencarian sumber-sumber air baku baru, untuk pemenuhan air bersih di Kota Pekalongan.

Dia juga menekankan perlunya edukasi pada masyarakat, mengenai penggunaan air dari Perumda Tirtayasa ini. Menurutnya, air dari Perumda ini hanya untuk kebutuhan makan dan minum. Adapun untuk kebutuhan MCK, bisa dipenuhi dari sumur dangkal yang selama ini telah  ada.

Salahudin juga mengapresiasi Perumda Tirtayasa, yang sudah melakukan pemetaan wilayah jaringan pipa, agar ketika terjadi kebocoran di wilayah tertentu, bisa cepat diketahui. Pemetaan tersebut juga bermanfaat untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan kebutuhan masing-masing zona.

“Terkait pemetaan zona wilayah itu bagus sekali, supaya jika ada kebocoran, bisa lebih cepat diketahui, kebutuhan masing-masing zona plus minusnya bisa diketahui. Mana yang masih bisa dikembangkan dan wilayah mana yang perlu ditambah sumur baru. Jadi sudah ada stop kran di masing-masing titik. Jika ada perbaikan di suatu titik, maka tidak akan menggangu pelayanan di zona lain,” kata Salahudin.

Direktur Perumda Tirtayasa, Muhammad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pengarahan yang diberikan Wakil Wali Kota Salahudin, kepada jajaran Perumda Tirtayasa, dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kebutuhan air masyarakat Kota Pekalongan.

Lebih lanjut, Iqbal menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan air baku, pihaknya mengandalkan dari air sumur dan dari program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Tetapi program tersebut merupakan solusi jangka pendek, dalam mendukung pencapaian target MDGs sektor air minum dan sanitasi.

“Kami harus memitigasi permasalahan yang ada lebih detail lagi, sehingga menemukan problem solving ke depan lebih terukur. Seperti diketahui, 80 persen sumber air baku di Kota Pekalongan mengandalkan dari air sumur, sedangkan selama ini air sumur itu terkendala revitalisasi dan kondisi konstruksinya yang mengharuskan petugas kami menterjemahkan di lapangan apakah harus direvitalisasi atau memang harus mencari sumber baru yang memungkinkan,” paparnya.

Dengan adanya pemetaan zona wilayah tersebut,lanjut Iqbal, diharapkan, nantinya bisa lebih memetakan seberapa besar kebutuhan air di wilayah tersebut. Iqbal menyebutkan, untuk ideal target cakupan kebutuhan air di zona wilayah adalah sebesar 80 persen,namun di Kota Pekalongan saat ini rata-rata kisarannya baru 60 persen.

Lanjut dia, selama ini masalah yang muncul di Kota Pekalongan selalu berkaitan dengan interkoneksi. Sumur di suatu wilayah, kadang-kadang harus menyuplai kebutuhan untuk wilayah lain yang jaraknya jauh, sehingga tidak maksimal.

Oleh karena itu ke depan, menurutnya harus dihitung kebutuhan sumur, terkait jumlah penduduk dan terget yang harus dilayani.

“Tetapi kami optimistis, di Kota Pekalongan tidak ada gejolak atau permasalahan cukup serius, karena hampir 22 persen diampu oleh Pamsimas. Namun Pamsimas tersebut adalah solusi jangka pendek dari pemerintah, karena konstruksi dan jaringannya tidak memungkinkan bertahan lama. Jadi kemungkinan hitungan 5-10 tahun akan ada problem-problem, terutama di masa operasional beberapa Pamsimas yang bermasalah,” kata dia. (HS-08)

Share This

PPKM di Wonosobo Turun ke Level 3, Vaksinasi Tetap Gencar

Korpri Kota Pekalongan Salurkan Bantuan pada Warga Terdampak Korona