Pelibatan Kaum Perempuan dan Difabel dalam Kebijakan Pembangunan Dinilai Masih Minim

Suasana Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil dalam Penguatan Kelompok Perempuan dan Difabel di Kota Semarang, Kamis (4/3/2021).

 

HALO SEMARANG – Sejauh ini pelibatan kelompok perempuan dan difabel di Kota Semarang dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Semarang dinilai masih minim.

Hal itu mengakibatkan hasil pembangunan di Kota Semarang kurang memperhatikan hak dan fasilitas kelompok perempuan dan difabel.

“Tingkat keikutsertaan perempuan dan difabel dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) masih di bawah 30 persen,” kata Direktur PATTIRO Semarang, Rosihan Widi Nugroho, saat acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil dalam Penguatan Kelompok Perempuan dan Difabel di Kota Semarang, Kamis (4/3/2021).

FGD tersebut bekerja sama dengan IDEA bersama koalisi masyarakat sipil Kota Semarang, SAMMI Institute, LRC KJHAM dan komunitas perempuan Kota Semarang, dengan dukungan Hivos dan Uni Eropa melalui Program SPEAK (Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-led Advocacy and Social Audit Networks).

Dikatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk memetakan kebutuhan kelompok perempuan dan difabel. Sekaligus memastikan kebutuhan kelompok rentan terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang.

“Hasil Participation Action Research (PAR) dari program SPEAK di 2019 menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan perempuan dan difabel dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Semarang masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok perempuan dan difabel belum setara dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Semarang,” katanya.

Hal tersebut diperlukan langkah advokasi bersama, agar hak perempuan dan difabel terpenuhi di Kota Semarang.

“Melalui peningkatan partisipasi kelompok rentan (perempuan dan difabel), kami meyakini bahwa akan semakin meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Semarang,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam empat tahun mendatang.

“Karena seluruh elemen masyarakat merupakan pembayar pajak, tak terkecuali kelompok perempuan dan difabel,” imbuhnya.

Muhammad Syofi’i, Budget and Advocacy Officer program SPEAK Kota Semarang menyatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan semakin kompleks.

“Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil Kota Semarang perlu melakukan advokasi untuk pemberdayaan kelompok rentan di Kota Semarang,” katanya.

Dikatakan, Pemerintah Kota Semarang saat ini telah berupaya memperluas ruang partisipasi bagi kelompok perempuan melalui Musrenbang perempuan.

Namun, untuk memastikan program pemerintah menjawab kebutuhan warga, khususnya perempuan dan difabel, koalisi masyarakat sipil Kota Semarang yang terdiri dari PATTIRO Semarang, SAMMI Institute, LRC KJHAM dan komunitas perempuan Kota Semarang akan menyusun rencana advokasi.

“Fokus advokasi koalisi bertujuan untuk memperluas pelaksanaan Musrenbang perempuan, mengawal proses pengadaan di lingkup kelurahan, advokasi kelompok difabel dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan advokasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.