in

Pelaku Bisnis Entertainment Semarang Berharap Adanya Keringanan Pajak

Foto ilustrasi: Para pegawai tempat karaoke di Semarang menerapkan protokol kesehatan ketat dalam melayani tamu sebelum pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat.

 

HALO SEMARANG – Para pelaku usaha bisnis hiburan sangat berharap adanya kebijakan keringanan pajak dari Pemerintah Kota Semarang. Informasi soal keringanan pajak memang sudah terdengar, namun para pelaku bisnis hiburan belum menerima surat kepastian tentang hal itu.

Ketua Paguyuban Entertainment Semarang (Pagersemar), Negro Sefni mengatakan, kebijakan berupa keringanan pajak untuk tempat hiburan dan hotel dirasa cukup membantu pengusaha. Sebab, kondisi bisnis hiburan saat ini masih terpuruk imbas pandemi dan kebijakan PPKM.

Untuk pemberian keringanan pajak, dia mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal itu.

“Namun saya sangat setuju, kalau benar kebijakan keringanan pajak untuk tempat hiburan dan hotel serta restoran. Setahu saya dari surat yang masuk, hanya pemberitahuan kelonggaran dalam pembayaran pajaknya yang boleh mundur tanpa didenda,” ujarnya, Kamis (22/7/2021).

Tapi harapannya, ada kebijakan pemberian keringanan pajak atau free administrasi kepada tempat hiburan, maupun resto selama dua sampai tiga bulan ke depan.

“Semoga langkah yang diambil pemerintah dengan pemberian keringanan pajak, dan vaksinasi untuk para pelaku hiburan dan wisata bisa membuat keadaan lebih baik lagi. Sebab, saat ini praktis tempat hiburan seperti bisnis SPA, karaoke dan billiar tertib mengikuti aturan pemerintah. Yakni dengan menutup sementara operasional mereka selama PPKM Darurat kemarin, dan perpanjangan hingga 25 Juli 2021 mendatang,” imbuhnya.

“Saat ini, saya melihatnya bukan untuk kepentingan orientasi bisnis/profit semata, tapi untuk hadapi situasi ini kami menjalankan survival model. Dimana, okupansi pengunjung di tempat hiburan turun hingga 80 persen, imbasnya karyawan tidak digaji full. Karena memang situasinya dunia hiburan tidak bisa leluasa bergerak. Harapannya ke depan lebih baik, dan segera normal kembali. Dan tidak ada lagi perpanjangan PPKM,” harapnya.

Sementara itu, Maria Magdalena Susanti, Ketua Asosiasi SPA Sehat Semarang (Assera) berharap, untuk pengelola SPA dibebaskan pajak hiburan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Sebab, pihaknya tidak menjalankan usahanya, sehingga tidak bisa memberikan kesejahteraan karyawan.

“Jika ada keringanan pajak, tentu sangat membantu. Karena saat ini, kami tutup operasional sehingga tidak memperoleh pemasukan/pendapatan,” katanya.

Apalagi, kata dia, hampir 100 persen semua staf dan karyawan yang bekerja sudah divaksin.

“Perusahaan juga mewajibkan setiap staf untuk vaksin agar pandemi segera pergi. Adapun pelaksanaannya di sentra vaksinasi yang ada seperti di Puri Anjasmoro, gedung UTC dan Stadion Jatidiri serta tempat lainnya,” terangnya.(HS)

Share This

Buntut PPKM Diperpanjang, Pedagang Keluhan Omzet Turun Drastis

Kasus Covid Klaten Meningkat, Ganjar Akan Lakukan Treatmen Seperti Kudus