in

Pekerja Media Tak Dibayar THR, Dapat Lapor Sini

Ilustrasi SPLM Jateng dan AJI Kota Semarang membuka Posko Pengaduan bagi pekerja media yang tidak diberi THR oleh perusahaan. (dok/SPLM Jateng dan AJI Kota Semarang).

 

HALO SEMARANG – Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang membuka Posko Pengaduan bagi jurnalis dan pekerja media, yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai tenaga kerja oleh perusahaan. Posko pengaduan ini dibuka mulai 7-20 Mei 2021.

Jenis-jenis pengaduan yang dimaksud ialah pekerja media tidak dibayar upah, pemotongan upah, keterlambatan pembayaran upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tidak diberikan hak cuti, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya (THR), maupun korban kebijakan yang merugikan pekerja media.

“Data yang masuk di kanal pengaduan ini akan mendapatkan fasilitas konsultasi hukum secara gratis oleh Serikat Pekerja Lintas Media Jawa Tengah dan AJI Kota Semarang. Kami akan merahasiakan semua data dan informasi yang disampaikan,” kata Koordinator Divisi Ketenagakerjaan AJI Kota Semarang, Abdul Mughis melalui keterangan tertulisnya yang diterima halosemarang.id, Sabtu (8/5/2021).

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Disebutkan, THR tepat waktu kepada pekerja atau buruh, yakni paling lambat H-7 Lebaran.

Dikatakan Mughis, sejauh ini, perusahaan cenderung rentan melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

Mulai dari kasus tidak dibayarnya upah pekerja, pemotongan upah, keterlambatan pembayaran upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tidak diberikan hak cuti, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya (THR), maupun korban kebijakan yang merugikan pekerja media.

Dalam hal ini, SPLM Jateng dan AJI Kota Semarang memahami kondisi perusahaan media di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

Namun pekerja wajib mendapat perlindungan secara adil.

Perusahaan media, lanjutnya, harus terbuka untuk berkomunikasi dengan pekerja apabila mengalami kesulitan.

Tujuannya agar dapat menemukan solusi secara bijak untuk melindungi pekerja dan perusahaan.

“Maka dari itu, SPLM Jateng dan AJI Kota Semarang mendorong agar setiap perusahaan menaati aturan ketenagakerjaan. Begitupun sebaliknya, pekerja media menjalankan tugasnya secara profesional untuk menghasilkan produk jurnalistik berkualitas demi menjaga demokrasi dan bekerja untuk rakyat,” imbuhnya.

Para pekerja media di Jawa Tengah yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja bisa melaporkan dengan cara mengisi formulir di kanal http://bit.ly/lapormedia.(HS)

Share This

Kapolda Jateng Launching Aplikasi Presisi Commander Center di Polrestabes Semarang

Satpol PP Kota Semarang Akan Awasi Protokol Kesehatan Kegiatan Tilik Kubur Idul Fitri