Paslon Melanggar Protokol Covid-19 Saat Kegiatan, Kapolres Kendal: Dibubarkan atau Dipidanakan

Pengundian nomor urut di Pilkada Kendal 2020, Kamis (24/9/2020).

 

HALO KENDAL – Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana, menegaskan, apabila ditemukan kegiatan pasangan calon yang melanggar protokol pencegahan Covid-19 yang telah ditentukan, pihaknya tidak akan segan-segan membubarkan kegiatan yang sedang berlanngsung.

Dikatakan, sanksi tegas akan diberikan kepada pasangan calon (paslon) beserta tim yang melanggar protokol Covid-19.

“Bahkan jika ditemukan kegiatan pasangan calon yang melanggar peraturan perundang-undangan termasuk pencegahan Covid-19, pasangan calon bisa saja terancam pidana sebagaimana aturan yang ada,” kata Kapolres, di saat menghadiri undangan Rakor Bawaslu, Jumat (25/9/2020).

Dijelaskan Seperti yang tertuang pada Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, apabila menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

“Isinya, apabila seseorang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan karantina kesehatan hingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, bakal dipidana 1 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 100 juta,” terang Kapolres.

“Pasal lain yaitu Pasal 218 KUHP, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja atau tidak sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh pihak berwenang, diancam pidana penjara 4 bulan 2 minggu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, peraturan tersebut dikuatkan dengan deklarasi dan komitmen semua pasangan calon di Pilkada Kendal untuk menaati peraturan pencegahan Covid-19 agar tidak terjadi klaster baru.

Pihaknya juga telah menerjunkan 12 anggota untuk melakukan pengamanan melekat pada calon bupati maupun calon wakil bupati masing-masing sebanyak dua anggota.

“Jika ada yang melanggar ada ancaman pidana, serta kami akan membubarkan kegiatan yang tidak sesuai dengan protokol Covid-19,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal, Odilia Amy Wardayani menambahkan, Bawaslu juga mengimbau kepada pasangan calon untuk mengubah mindset kampanye dengan tidak harus tatap muka.

“Sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomer 13 agar mengupayakan kampanye secara daring. Namun manakala tidak bisa dilaksanakan secara daring dengan catatan tertentu, tetap bisa dijalankan dengan mematuhi protokol Covid-19,” terangnya.

Dikatakan, saat ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi, KPU setempat, tim satgas dan kepolisian untuk menindak lanjuti temuan yang ada.

“Selama ini belum ada temuan pelanggaran pada Pilkada. Bawaslu prinsipnya mulai bekerja dan mengamati prosesi Pilkada setelah KPU menetapkan tiga pasangan calon,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal, Moh Toha menjelaskan, aturan denda maksimal Rp 200 ribu bagi pelanggar protokol Covid-19 perorangan, serta denda maksimal Rp 500 ribu bagi pelanggar kelompok atau instansi sesuai Perbup Nomor 67 Kabupaten Kendal, tidak bisa diterapkan pada proses Pilkada.

“Lantaran proses Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 sudah diatur pada PKPU maupun Perpu. Hanya saja, guna mencegah penyebaran Covid-19 dalam Pilkada, kami akan menerapkan undang-undang kesehatan dengan ancaman sanksi yang telah ditentukan,” terang Sekda.

Dikatakan, Perbup 67 Kabupaten Kendal tetap diterapkan untuk masyarakat di luar kegiatan Pilkada. Tim Satgas melalui tim penegak hukum akan mengintensifkan operasi protokol kesehatan setiap harinya.

“Satgas Covid-19 Kendal akan membantu proses pemantauan kegiatan Pilkada agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Soal sanksinya wewenang Bawaslu maupun KPU dan kepolisian yang bisa menindak,” pungkas Muh Toha.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.