in

Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ilustrasi Ibadah Haji. (Foto : Rilis Pegadaian)

 

HALO SEMARANG – Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak anget penyelenggaraan ibadah haji.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar tersebut, mendapatkan persetujuan oleh para anggota DPR RI.

“Seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh sekretariat, ini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan. Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?” ucap Cak Imin, kepada seluruh peserta rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senayan, Selasa (9/7/2024).

Kemudian, seluruh anggota yang hadir dalam rapat paripurna tersebut pun serentak menyatakan persetujuannya. “Setuju,” sehingga Cak Imun mengetuk palu sebagai pertanda keputusan telah diambil karena disetujui.

Cak Imin menyebut 30 anggota DPR RI masuk dalam pansus haji ini. Mereka terdiri atas fraksi PDI Perjuangan sebanyak 7 orang, Fraksi PKB 3 orang, Fraksi Partai NasDem 3 orang, Fraksi Partai Gerindra 4 orang, Fraksi Partai Demokrat 3 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, dan seorang dari Fraksi PPP.

Dari seluruh perwakilan fraksi DPR RI, kemudian ditambah 9 orang yang ditunjuk masuk dalam pansus haji sebagai juru bicara.

Sebelumnya, dorongan agar dibentuk Pansus Haji, menguat di kalangan anggota DPR RI, terutama dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

Timwas Haji DPR RI, memandang penting bagi DPR, untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji, guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji, ke depan berjalan lebih komprehensif dan terintegrasi.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, seperti pernah diberitakan Juni lalu, mengatakan selama berada di tanah suci, tim banyak menerima keluhan, terkait ekosistem penyelenggaraan haji secara keseluruhan.

Satu di antaranya, ungkap Luluk, ialah mengenai sarana-prasarana yang dia nilai masih jauh dari memadai. Padahal sarana dan prasarana itu merupakan kebutuhan dan hak jemaah haji.

“Misalnya soal pemondokan yang sempit, yang uyel-uyelan, yang kemudian kayak ditumpuk, yang kemudian AC mati. Bahkan banyak yang mereka harus tidur di lorong, kemudian luar biasa situasinya,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.

Dia juga menilai katering juga belum memuaskan. “Walaupun ada perbaikan, tetapi juga masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya itu bisa dinikmati oleh jemaah kita,” kata Luluk, setelah menghadiri Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menurut Politisi Fraksi PKB ini, pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh jemaah haji.

Terlebih, sebelumnya, berbagai pelayanan sudah disepakati antara DPR dengan Pemerintah, namun demikian selama di Tanah Suci, Luluk menilai banyak pelayanan yang tidak sesuai.

“Apalagi biayanya (haji) itu juga tidak sedikit. Jadi kalau kita lihat komponen kateringnya, makanannya, menunya dengan berapa yang itu dibayarkan, itu memang terlalu banyak untung lah,” kata dia.

Lebih lanjut, Luluk juga menyoroti mengenai pengalihan kuota jemaah haji, yang dinilainya merupakan isu yang sangat sensitif.

“Karena penambahan kuota ini kan salah satu kemenangan diplomasi pemerintahan Pak Jokowi. Sebenarnya pada waktu itu ketika kita dapat tambahan 20.000 (orang), kita pikir ini akan mengurangi kesenjangan daftar antrean yang memang sangat banyak, khususnya di haji reguler,” sambungnya.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga kesepakatan Panja Haji, ditetapkan bahwa tidak boleh lebih dari 8 persen yang dialokasikan untuk kuota haji plus.

Tetapi, ternyata, dalam temuan Luluk, pada penyelenggaraan haji 2024 kuota tambahan 20.000 jemaah tersebut dibagi dua, dengan komposisi 50 persen haji reguler dan 50 persen haji khusus.

“Nah ini dasar hukumnya apa? Jadi Kemenag itu atau Menteri Agama membuat keputusan yang sepihak. Undang-undangnya jelas, aturannya jelas, lalu keputusan panjang itu juga jelas. Dan itu juga kuota ini gak mendadak loh. Kuota ini kan udah disampaikannya kan dari tahun 2023. Jadi sebelum musim haji tiba. Jadi, ketika (antrean) panjang kok gak disampaikan kalau dari 20.000 (kuota) itu akan dipakai untuk ONH plus itu 50 persen. Dan waktu itu juga udah disepakati bersama dengan pemerintah dan mereka juga menandatangani keputusan itu,” tegas Luluk.

Luluk juga mengungkapkan, atas dasar keputusan sepihak ini tentu punya potensi melanggar undang-undang. Yang kemudian hal ini bisa disikapi dengan adanya Pansus Haji.

“Karena kita memang punya niatan untuk membuat peta jalan, kita dorong pemerintah harus punya peta jalan, punya roadmap penyelenggaraan haji yang komprehensif, yang progresif, yang revolusioner, yang inklusif, yang ramah lansia perempuan termasuk itu ya. Dan kelompok rentan yang lain maka mau tidak mau pansus ini satu kebutuhan bersama untuk apa ya? Untuk perbaikan ke depan,” pungkasnya. (HS-08)

Tambah Isi 43 Bendungan di Pulau Jawa, Kementerian PUPR Gunakan Hujan Buatan

UU Kesehatan Atur Kebutuhan Dokter Spesialis yang Langka di Daerah