in

Parade Nusantara Minta Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah oleh Pemdes di Grobogan Diselesaikan Musyawarah

Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Arya Jaya Wardhana (kiri).

HALO SEMARANG – Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Arya Jaya Wardhana, meminta kasus dugaan penyerobotan tanah oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan bisa diselesaikan secara musyawarah.

Dirinya menyebut peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dimaksimalkan untuk menyelesaikan persoalan yang membelit Mbah Siyem (60) itu. Mbah Siyem diketahui pada Senin (24/6/2024) mengadu ke Polda Jateng, mencari keadilan, karena tanah warisannya sekira 1,7 hektare diduga diserobot oleh Pemdes setempat.

“Jadi istilahnya di desa itu ada eksekutif dan legislatifnya, nah legislatifnya BPD itu, yang punya fungsi kontrol. BPD punya hak untuk memanggil kades atau sekretaris desa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (1/7/2024).

Jay menyebut kasus seperti itu memang menjadi ironi. Dimana Pemdes seharusnya jadi benteng pertama untuk melindungi warganya. Ini juga sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Aparatur pemdes seharusnya menjadi garda depan melindungi masyarakatnya,” ucap dia.

Kasus seperti Mbah Siyem itu akan lebih baik jika diselesaikan dengan musyawarah. Sebab, langkah-langkah hukum bisa saja nantinya berdampak pada konflik horizontal di wilayah setempat.

“Dulu ada kasus yang serupa di Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Pati, tanah warga dijadikan SD inpres, itu bisa selesai, pemerintah desa memberikan tanah gantinya, istilahnya tukar guling lah,” paparnya.

Jay menyoroti, kasus-kasus konflik tanah seperti itu disebabkan karena berbagai faktor. Di antaranya lemahnya administrasi di desa, termasuk kualifikasi aparaturnya. Pencatatan yang baik dan transparan akan menjadi salah satu bukti yang bisa membuat terang suatu konflik kepemilikan tanah.

“Tanah milik siapa, nanti kelihatan, bisa dilihat historisnya. Kami sudah mengontak salah satu tokoh setempat (Desa Karangasem) kalau bisa persoalan tanah Mbah Siyem ini diselesaikan di tingkat desa, mediasi, musyawarah, tidak perlu sampai ke ranah hukum,” terangnya.

Sementara, Mbah Siyem melalui pengacaranya M. Amal Lutfiansyah menyebut pihaknya telah beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan pemdes setempat untuk menyelesaikan persoalan kliennya yang dia bela secara gratis. Namun, responsnya tidak menggembirakan.

“Sampai hari ini kami masih membuka peluang pintu-pintu mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini, win-win solution lah,” imbuhnya. (HS-06)

Peringatan Harganas, Bupati Purbalingga Sebut Penurunan Angka Stunting Jadi Indikator Keluarga Berkualitas

Beri Ucapan Selamat Hari Bhayangkara, Jokowi : Layani Masyarakat dengan Sepenuh Hati