in

Para Nelayan Menjadi Tulang Punggung Keluarga, Perlu Perlindungan Asuransi untuk Proteksi

Ilustrasi kapal penangkap ikan bersandar di dermaga.

 

HALO CILACAP – Program pemerintah melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) perlu didukung semua pihak. Melalui asuransi itulah para nelayan akan mendapatkan jaminan pertanggungan dari risiko kematian, cacat, dan biaya pengobatan.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ditiasa Pradipta melalui Kasi Pemberdayaan Nelayan Saiful Purnamaji, asuransi nelayan yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2016 sangat bermanfaat bagi nelayan dan keluarga nelayan.

“Memang khusus buruh yang ada di Indonesia, nelayan dapat perhatian lebih dari pemerintah, karena nelayan punya risiko tinggi dalam operasi penangkapan (ikan),” ucapnya, Rabu (28/7).

Melalui asuransi nelayan, para nelayan maupun keluarga, bisa menerima manfaat bila terjadi kecelakaan. Bahkan manfaat yang didapat bisa sebesar Rp 200 juta manakala kecelakaan mengakibatkan kematian. Kondisi itu tentu tidak diharapkan siapa pun, namun bilamana terjadi, keluarga atau ahli waris akan sangat terbantu.

“Asuransi mengcover kecelakaan yang mengakibatkan meninggal, cacat, serta biaya pengobatan,” tutur Saiful.

Pada awal peluncuran program asuransi nelayan, pemerintah menurutnya memberikan bantuan premi asuransi nelayan (BPAN). Namun demikian, bantuan itu sifatnya stimulan untuk satu tahun. Dinas Perikanan Cilacap mengusulkan 9.000 nelayan untuk mendapatkan BPAN pada 2016 lalu.

“Berikutnya nelayan sudah harus ikut asuransi secara mandiri, ” kata dia.

Kendati demikian, ia bercerita awal mula ada program asuransi, para nelayan justru banyak yang menolak. Namun, saat ini nelayan sudah lebih berpikiran terbuka, bahkan sudah mengerti pentingnya asuransi.

Untuk mengubah pola pikir (mindset) nelayan, pihaknya tidak saja melakukan sosialisasi, melainkan juga melakukan pendampingan sejak pendaftaran, pencetakan kartu, sampai proses pengajuan klaim saat ada nelayan yang mengalami kecelakaan.

“Kita melakukan advokasi, dari situ para nelayan melihat contoh nyata, sebab kalau tidak ada contoh nyata mereka tutup mata,” jelasnya.

Kendati telah ada perlindungan dari asuransi, ia berharap para nelayan selalu mengutamakan keselamatan saat bekerja. Dan guna menambah pengetahuan nelayan, pihaknya juga menggandeng BMKG untuk melatih nelayan agar dapat membaca data tentang arus, gelombang, angin, serta cuaca, sehingga dapat menekan risiko kecelakaan.

Sejalan dengan itu, Kepala Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo Semarang, Umam mengatakan, nelayan yang disasar dalam BPAN adalah nelayan yang memenuhi syarat seperti, WNI, aktif sebagai nelayan dengan memperlihatkan KTP dan surat pernyataan dari Dinas Perikanan setempat yang menyatakan dirinya adalah nelayan.

“BPAN juga menyasar nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh, serta memenuhi beberapa syarat lainnya seperti tidak menggunakan alat penangkapan yang terlarang berdasarkan peraturan pemerintah,” lanjut Umam.

Per nelayan wajib membayar premi Rp 175 ribu per tahun. Dengan nilai itu, ia sudah mendapatkan pertanggungan risiko terkait kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan cacat.

“Rinciannya antara lain, untuk nelayan yang meninggal dunia karena kecelakaan disebabkan aktivitas menangkap ikan, mendapatkan tanggungan sebesar Rp 200 Juta. Namun jika meninggal dunia karena kecelakaan di luar aktivitas menangkap ikan, maka akan mendapatkan tanggungan sebesar Rp 20 Juta. Sedangkan untuk cacat tetap bervariasi, mulai dari 100 persen, 60 persen, 50 persen, dan yang terkecil 5 persen,” lanjutnya.

Asuransi Jasindo yang merupakan bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) mencatat, di Jawa Tengah sekitar 30 ribu nelayan sudah terdaftar sebagai nasabah asuransi nelayan sejak 2019.(HS)

Share This

Disperkim Kota Semarang Siapkan Juknis Kriteria Lahan Makam yang Diserahkan Pihak Pengembang

PPKM Diperlongar, Pengemudi Diminta Tetap Patuhi Prokes