in

Pakar PBB Sebut Perlakuan Taliban pada Perempuan di Afghanistan Bisa Jadi Kejahatan Kemanusiaan

Perempuan Taliban dan anak-anaknya. (Foto : news.un.org)

 

HALO SEMARANG – Para ahli independen Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mendesak dilakukannya penyelidikan, atas dugaan kejahatan kemanusiaan, pada perempuan dan anak-anak perempuan, yang dilakukan oleh rezim Taliban di Afghanistan.

Tindakan kekerasan oleh Taliban yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, menurut para pakar itu, seperti dirilis news.un.org, sebagai penganiayaan gender paling parah, dan melanggar standar HAM internasional.

“Dalam beberapa bulan terakhir, pelanggaran terhadap hak dan kebebasan mendasar perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, sudah menjadi yang paling parah dan tidak dapat diterima di dunia,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang menolak pelanggaran Taliban, Pelapor Khusus PBB, berpendapat bahwa penganiayaan gender adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat dituntut berdasarkan hukum internasional.

Di bawah kekuasaan Taliban yang otoriter, anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan menengah. Perempuan juga dilarang memasuki tempat-tempat umum, seperti taman dan pusat kebugaran. Bahkan mereka juga dilarang mengenyam pendidikan tinggi.

Para perempuan Afghanistan saat ini, tak lagi diperbolehkan pergi ke taman atau fasilitas publik lainnya.

Hal itu berarti mereka tak boleh lagi membawa anak-anaknya ke taman, untuk sekadar bersantai dan berolahraga. Dengan kata lain, aturan Taliban itu juga menyebabkan anak-anak kehilangan hak-hak mereka untuk bermain dan berekreasi.

Taliban mengharuskan para perempuan hanya tinggal di rumah. Hal itu seperti memenjarakan mereka dan menghilangkan hak mereka untuk bersosialisasi.

Mengurung perempuan di rumah, juga meningkatkan risiko para perempuan itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan mengalami masalah kesehatan mental.

Hanya demi melakukan diskriminasi pada perempuan, rezim Taliban juga menganiaya para laki-laki, yang membiarkan perempuan di lingkungan mereka melanggar aturan Taliban.

Para laki-laki yang kedapatan bersama wanita berpakaian warna warni atau tanpa penutup wajah, dipukuli secara brutal oleh anggota Taliban.

Tindakan taliban tersebut, menurut para pakar PBB, sama saja dengan memaksa laki-laki membatasi  perilaku, pakaian, serta pergerakan perempuan dan anak perempuan di sekitar mereka.

“Kami sangat prihatin, bahwa tindakan seperti itu dimaksudkan untuk memaksa laki-laki dan anak laki-laki, untuk menghukum perempuan dan anak perempuan, yang menentang Taliban,” bunyi pernyataan itu, sembari menyebutkan bahwa Taliban berupaya membuat sebuah kondisi, di mana perlakukan kekerasan pada perempuan dianggap normal.

Pembela hak asasi perempuan yang secara damai memprotes peningkatan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan selama berbulan-bulan, juga semakin menjadi sasaran.

Mereka dipukuli, ditangkap, dan dipenjarakan oleh Taliban. Hal ini seperti terjadi pada Kamis 3 November 2022 silam, di mana orang-orang Taliban membubarkan paksa sebuah konferensi pers dan menahan orang-orang yang terlibat.

Aktivis hak asai menusia, Zarifa Yaquobian dan empat pria saat itu ditangkap dan ditahan oleh departemen intelijen Taliban.

“Kami sangat prihatin atas kesejahteraan para pembela hak asasi manusia yang ditangkap, dan mengingatkan Taliban bahwa menangkap orang karena menjalankan hak-hak dasar mereka adalah melanggar hukum dan merupakan penahanan sewenang-wenang,” kata laporan tersebut.

Oleh karena itu, para pakar PBB menyerukan kepada Taliban, untuk mematuhi semua kewajiban dan komitmen hak asasi manusia yang diakui internasional.

PBB juga mendesak agar standar hak asasi manusia diterapkan sepenuhnya di Afghanistan, termasuk menghormati hak semua anak perempuan dan perempuan atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik dan budaya.

PBB juga mendesak agar Zarifa Yaquobi dan empat pria yang ditahan bersamanya, segera dibebaskan, atau umumkan alasan penahanan lanjutan mereka, serta mengizinkan mereka melakukan kontak dengan keluarga dan pengacara masing-masing.

Taliban juga dituntut untuk menghormati hak dasar perempuan dan laki-laki, untuk berserikat dan berkumpul tanpa intimidasi dan penyerangan.

Taliban seharusnya mendengar dan menanggapi keprihatinan para aktivis HAM di negara itu, bukan malah sebaliknya menangkap dan melakukan penindasan pada perempuan yang meminta hak asasi mereka.

Para pakar PBB juga mendesak agar Taliban mencabut aturan yang menghukum anggota keluarga laki-laki, yang dianggap membiarkan perempuan dan anak perempuan melanggar aturan Taliban.

Segera buka semua sekolah menengah untuk anak perempuan dan pastikan mereka melanjutkan akses ke pendidikan universitas.

Taliban juga didesak agar segera menghilangkan larangan bagi perempuan dan anak perempuan, untuk mengakses semua fasilitas publik. (HS-08)

Wabup Rembang Minta Guru Berperan Atasi Masalah Sosial di Masyarakat

Kepala BNPT Sebut Kelompok Ekstremis Kerap Salahgunakan Internet untuk Propaganda dan Pendanaan