in

Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat Desak Pemerintah Redistribusi Tanah

Pertemuan Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Candra dan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan di kediaman Koordinator P3TR Sutrisno di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

 

HALO SEMARANG – Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) dari enam dusun yaitu, Gitungan, Darum, Ngipik, Ampelgading, Golak serta Desa Talun, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang menyampaikan proses redistribusi lahan ex HGU PT Sinar Kertasura segera dilaksanakan.

Kesempatan tersebut disampaikan P3TR dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Candra dan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan yang didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Dwi Purnama, dan Kepala BPN Kabupaten Semarang, Arya Widya Wasista di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

“Segera dilaksanakan proses redistribusi lahan ex-HGU PT Sinar Kertasura. Apabila selama sertifikat tanah belum ada di tangan, warga masih akan terus mendorong agar segera terealisasi,” tutur Kordinator P3TR Sutrisno, Kamis (26/8/2021).

Sutrisno menyatakan, selama 21 tahun para petani telah berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Perjuangan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria terkait tidak diperbolehkannya struktur kepemilikan tanah yang timpang.

“Perjuangan sejak tahun 2000 ditempuh dengan cara yang tidak mudah, jalur litigasi maupun non litigasi sudah ditempuh. Bahkan, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi mengabulkan SK Pembatalan status HGU PT Sinar Kartasura. Maka dari itu tanah harus dikembalikan dan dikuasai oleh rakyat,” kata Sutrisno.

Diungkapkannya, P3TR gencar mendorong pembatalan status tanah HGU PT Sinar Kartasura yang tidak dikelola dengan baik. Sebelum adanya penetapan status HGU, warga telah mengelola lahan tersebut.

“Perjuangan petani P3TR selama 21 tahun sedikit menemukan titik terang, perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanahnya tidak sia-sia, pasalnya proses redistribusi tanah kepada petani penggarap yang tergabung dalam P3TR pada saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Candra menyampaikan, pemberian sertifikat tanah kepada warga akan dilakukan pada tanggal 24 September 2021.

“Mengembalikan hak atas tanah kepada rakyat merupakan kewajiban negara, dangan redistrisbusi lahan rakyat akan dapat berdaya, selain itu juga mengembalikan semangat UU Pokok Agraria yang selama ini telah (diabaikan) oleh kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat,” paparnya.(HS)

Share This

Lantik 326 Pejabat Baru, Begini Pesan Bupati Kendal

Wujudkan Kendal Bebas Sampah, Alasan Bupati Kendal Lantik Pejabat di TPA Darupono