Paguyuban Petani Kendal Inginkan Ada Generasi Muda Yang Mencintai Pertanian

Silaturahmi Paguyuban Petani Kendal dan Pelaku UMKM dengan Pembina di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Sabtu (27/3/2021).

 

HALO KENDAL – Paguyuban Petani Kendal dan Pelaku UMKM menggelar silaturahmi rutin dan diskusi dalam pembahasan pertanian di Kabupaten Kendal. Acara dilaksanakan di kediaman salah seorang anggota DPRD Kendal di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Sabtu (27/3/2021).

Acara dipandu oleh, Kundarto dan diikuti oleh narasumber dari perwakilan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, dan Perwakilan Petani serta Pelaku UMKM.

Ketua Paguyuban Petani Kendal, Sutiyono mengatakan, pertemuan ini sebenarnya adalah pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh paguyuban petani.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengajak generasi muda untuk bisa mencintai dunia pertanian. Ini kaitannya dengan regenerasi.

“Indonesia adalah negeri yang subur makmur ini perhatian dari berbagai pihak terhadap pertanian sangat terbatas. Risiko lainnya, anak-anak muda tidak tertarik, karena dari segi ekonomi, pertanian dinilai tidak menjanjikan,” ungkapnya.

Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, lanjut Sutiyono, lahan pertanian yang subur akan menjadi incaran investor-investor luar negeri.

“Ini sudah banyak, di beberapa daerah di Jawa Tengah, lahan kita yang subur itu ditanami investor dan sudah bukan petani lokal,” jelasnya.

Risiko selanjutnya, imbuh Sutiyono, lahan-lahan yang kritis seperti di daerah Sukorejo dan Temanggung itu hanya dieksploitir tanpa memperhatikan lingkungan.

“Ditanami cabai, ditanami sayuran, ditanami tembakau. Secara ekonomis memang menguntungkan. Tapi jangka panjang merugikan kelestarian lingkungan dan kelangsungan petani,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya berharap, dengan pertemuan ini bisa mencari jalan keluar bersama, demi kelangsungan pertanian di Kabupaten Kendal dan sekitarnya.

“Harapannya dapat menggairahkan para petani khususnya tanaman pohon tegak yang secara ekonomi menguntungkan para petani, juga bisa melestarikan lingkungan,” imbuh Sutiyono.

Sementara itu Pembina Paguyuban Petani Kendal, Kundarto berharap ada perhatian dari pemerintah terkait nasib petani.

“Jangan hanya seremonial dalam penanaman seperti contoh kemarin di lereng Gunung Prau. Seharusnya untuk kelanjutan, semua pihak dirangkul dan diajak untuk melestarikan alam,” terangnya.

Ditanya terkait rencana impor beras, menurutnya harga pangan adalah harga politik. Ketika harga beras naik, pastinya akan diikuti kenaikan kebutuhan pokok lainnya.

“Kayaknya pemerintah ketakutan kalau ini jadi naik. Sehingga nanti kalau sampai kekurangan, ini harus ada stok cadangan. Ini versi pemerintah,” kata Kundarto.

Sedangkan versi petani, kenapa harga gabah selalu Rp 4.000/kg terus menerus. Sedangkan kalau sudah jadi beras di mal-mal, harga bisa mencapai Rp. 11.000/kg.

“Kalau begini terus kapan kita bisa naik kelas, kalau lagi enak-enaknya panen dibom dengan impor. Ini salah satu alasan mengapa petani menolak impor beras,” ujarnya.

Terpisah Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki saat ditanya terkait pernyataannya mengenai impor beras menjelaskan, anjloknya harga gabah sudah rutin terjadi di Kendal.

Bahkan, hal itu sudah terjadi lama sejak dirinya belum menjabat sebagai wakil bupati.

“Kita punya ide bantuan pasca panen. Di panen raya, saya juga akan turun ke lapangan melihat panen padi di Kabupaten Kendal,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu jalan keluar agar harga gabah bisa naik dan membantu petani yakni menampung hasil panen petani agar tidak dijual ke tengkulak.

Sehingga, nantinya akan dikeluarkan jika harga sudah stabil dan menguntungkan bagi petani.

“Terobosan atau kiat paska panen yang direncanakan merupakan upaya membantu petani dengan menampung panen tinggal. Tinggal nanti teknisnya bagaimana apa akan ditampung di lumbung tiap daerah atau ditampung pemerintah daerah,” ungkapnya.

Terkait impor beras, Basuki mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan pusat dan pemerintah daerah harus mendukung kebijakan tersebut.

“Konteks saya adalah pemerintah daerah yang tegak lurus dengan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah memang kadang tidak pro dengan masyarakat, tetapi dengan sosialisasi kepada masyarakat maka akan bisa menguntungkan masyarakat,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.