HALO SEMARANG – Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Agung Budi Margono mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor investasi guna meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.
“Optimalisasi peran BUMD diperlukan untuk mendukung peningkatan reaslisasi investasi dan pendapatan daerah Jawa Tengah, dengan begitu diharapkan perekonomian Jawa Tengah meningkat,” ujar Agung BM sapaan akrabnya.
Agung BM mengungkapkan, tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi semua kalangan karena adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menurutnya, dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang berada di angka -2,65%. Maka dari itu, lanjutnya, diperlukan berbagai upaya untuk mengembalikan gairah perekonomian di Jawa Tengah.
Lebih lanjut Agung BM mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah fokus pada penanganan peningkatan perekonomian pasca Covid-19.
“Tahun 2020 perekonimian Jawa Tangah turun di angka -2,65%, kami mendorong Pemprov Jawa Tengah untuk fokus dalam penanganan peningkatan perekonomian pasca pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Agung menyebut, angka kemiskinan meningkat 4,12 juta jiwa dan pengangguran hingga 18,75 juta orang di Jawa Tengah.
“Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran naik. Kemiskinan mencapai 4,12 juta jiwa atau meningkat 0,43 persen menjadi 11,84 persen. Sementara pengangguran di Jawa Tengah mencapai 6,24 persen atau sebanyak 18,75 juta orang,” papar Agung BM.
Agung menerangkan, sektor yang paling terdampak akibat Covid-19 ini adalah transportasi, jasa, akomodasi, serta bahan makanan dan minuman. Sedangkan sektor yang masih tumbuh positif adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, dan pertanian.
“Jika melihat struktur pembentuk, maka sektor yang paling terdampak adalah transportasi, jasa, akomodasi, serta makanan minuman. Sementara sektor yang masih tumbuh positif atau tidak terdampak adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, dan pertanian,” tambahnya.
Menurutnya, beberapa hal yang dia sebutkan merupakan akibat dampak Covid-19. Dengan demikian, perlu adanya penyikapan dari pemerintah.
“Angka-angka tadi menjadi catatan serius, bagaimana menyikapi hal ini di tahun 2021, mengingat saat ini pandemi masih ada, dan Vaksinasi belum semua atau masih bertahap,” katanya.
Selain itu, Agung BM menambahkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam upaya peningkatan perekonomian Jawa Tengah.
“Sinergisitas antara pemerintah dengan dunia usaha diperlukan, supaya investasi berkembang di Jawa Tengah. Kemudian digital invesment promotion juga perlu dikembangkan. Serta layanan perizinan disempurnakan guna mendukung capaian pendapatan daerah,” tambahnya.
Agung berharap kepada Pemprov Jawa Tengah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah pusat dapat koordinasi secara massif dengan daerah.
“Kami imbau kepada pemerintah untuk menyusun RKPD yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kesinambungan penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap dijaga,” pungkasnya.(HS)
