in

Ombudsman RI Ingatkan Kepala Daerah Di Jateng Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Peninjauan Ombudsman RI di mall pelayanan publik Kota Surakarta, Kamis (27/5/2021).

 

HALO SEMARANG – Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus melakukan monitoring pelayanan publik di Jawa Tengah. Salah satunya keberadaan mal pelayanan publik (MPP) di Kota Surakarta, Kamis (27/5/2021).

Bobby pada kesempatan tersebut mengatakan, bahwa esensi keberadaan mal pelayanan publik adalah untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses fasilitas layanan. Menurutnya, selama masa pandemi Covid-19 laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsaman RI mengalami peningkatan.

“Sejak Januari dan mendekati pertengahan tahun 2021 tercatat dalam statistik simpel Ombudsman sebanyak 5.957 laporan yang masuk ke Ombudsman secara nasional, untuk Perwakilan Jawa Tengah sendiri sejumlah 241 laporan masyarakat yang masuk,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan laporan dan konsultasi melalui dalam jaringan (daring) di masa pandemi Covid-19, Ombudsman RI membuka pengaduan daring setiap hari Kamis.

Selain itu, lanjut Bobby, Ombudsman RI terus berupaya menjangkau masyarakat dengan meningkatkan pelayanan penerimaan prima selama masa pandemi Covid-19.

“Dengan mekanisme PVL on the Spot di mana Ombudsman turun langsung membuka gerai pengaduan dengan jemput bola langsung ke masyarakat,” katanya Bobby.

“Hal utama lainnya dalam pelayanan prima, Ombudsman menguatkan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO) untuk substansi di sektor pelayanan air, listrik, infrastruktur, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan THR/hak pekerja,” sambungnya.

Dijelaskan Bobby, dalam agenda kegiatan tersebut Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik perlu menjalankan fungsinya guna memastikan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19.

“Di kernormalan baru ini dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” jelas Bobby.

Ombudsman dalam waktu dekat ini akan melakukan penilaian kepatuhan, tidak menutup kemungkinan apabila produk layanan yang dinilai oleh Ombudsman RI terdapat di MPP, maka MPP akan dilakukan pengambilan nilai.

Sehingga dalam hal ini, imbuh Bobby, semua penyelenggara pelayanan publik harus siap dan mematuhi kewajibannya sesuai pasal 15 UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, di mana tertuang kewajiban-kewajiban penyelenggara.

“Pemenuhan standar layanan oleh Penyelenggara layanan nantinya akan menjamin hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat,” tutup Bobby.(HS)

Share This

Cegah Penyebaran Covid, Tempat Ibadah di Pucuksari Jadi Sasaran Penyemprotan

Pemkot Semarang Bidik Potensi Ekspor Daun Talas Ke Australia dan Amerika