in

Ombudsman Jateng Soroti Minimnya Standar Pelayanan Publik Bagi Pengguna Kebutuhan Khusus

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berdiskusi dengan Roemah Difabel Semarang terkait pelayanan publik bagi pengguna kebutuhan khusus, Selasa (11/5/2021).

 

HALO SEMARANG – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta Konco Ombudsman dari pengurus dan penyandang disabilitas Roemah Difabel Semarang memberikan masukan terkait pelayanan publik bagi pengguna kebutuhan khusus.

Penyandang disabilitas mengharapkan seluruh instansi pelayanan publik tidak melakukan diskriminasi dalam pemberian layanan. Khususnya terkait penyelenggaraan perbankan, hingga kepastian diperolehnya suatu pelayanan publik.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladminstrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Bellinda W Dewanty menyampaikan, pemenuhan standar pelayanan publik tidak hanya terpusat pada pemenuhan fasilitas. Akan tetapi, juga dalam konteks mutu pelayanan.

Menurutnya, penyelenggaraan pelayanan berkebutuhan khusus, sebagian besar dimaknai pada pemenuhan fasilitasnya. Padahal esensi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lebih daripada itu. Pemberian pelayanan instansi penyelenggara kepada penggunan layanan berkebutuhan khusus semestinya dipahami dari mutu/kualitas pelayanan yang dihasilkan.

“Hingga saat ini, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, pemahaman instansi penyelenggara belum sampai dititik ini. Oleh karenanya, kehadiran rekan-rekan perwakilan dari Roemah Difabel Semarang dalam memberikan masukan sangat penting,” katanya dalam diskusi, Selasa (11/5/2021).

Bellinda menambahkan, bahwa kegiatan diskusi ini juga merupakan penguatan pemahaman Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik. Mengingat tahun 2021 ini, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah akan kembali melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di seluruh wilayah di Jawa Tengah.

“Membangun jaringan kerja dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait adalah salah satu tugas dan fungsi Ombudsman,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, lanjutnya, juga mengundang seluruh instansi penyelenggara baik pemerintah daerah maupun ATR/BPN dan Kepolisian. Dalam kesempatan tersebut disampaikan potret layanan publik untuk penyandang disabilitas.

Belinda menjelaskan, pemenuhan standar pelayanan publik bagi pengguna berkebutuhan sangat penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang akses dan inklusi untuk semua kalangan.

“Oleh karenanya, keterlibatan pengguna layanan khususnya pengguna kebutuhan khusus dalam memberikan masukan menjadi sangat penting agar permasalahan dan kendala yang dihadapi dilapangan dapat diketahui Ombudsman,” tutup Bellinda.(HS)

Share This

Tradisi Jelang Lebaran, Warga Bandengan Nyekar Ke Makam Keluarga

Masyarakat Diminta Untuk Melakukan Takbiran Di Dalam Masjid