in

Ombudsman Jateng Minta Kepala Daerah Perhatikan Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida.

 

HALO SEMARANG – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta para kepala daerah memperhatikan dalam menetapkan kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida secara khusus menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang meminta masyarakat menggunakan transportasi umum serta menerapkan tarif parkir insidentil kepada pengguna kendaraan pribadi sebesar dua kali dari tarif biasa.

“Kepada Wali Kota Semarang maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mencermati dan mengkaji kembali kebijakan tersebut, serta tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan yang justru dapat berpotensi meningkatkan kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah,” tegas Farida, Senin (7/6/2021).

Sorotan tersebut dimaksudkan Farida, karena dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan kepala daerah memiliki peranan penting dalam menekan jumlah penyebaran/mutasi virus.

“Sehingga, sinergi dan kebijakan yang diambil perlu mengkaji dari berbagi aspek. Tentu saja, kami sampaikan ini tidak hanya ditujukan kepada Kota Semarang. Namun juga kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah,” papar Farida.

“Terkait hal tersebut kami meminta kepala daerah dalam mengeluarkan kebijakan apa pun itu bentuknya terus betul-betul memberikan kontribusi positif,” imbuhnya.

Dikatakan Farida, kepala daerah dapat lebih cermat mempertimbangkan untuk membatasi, menunda, atau membatalkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan.

“Karena kegiatan melanggar protokol kesehatan secara signifikan akan berkontribusi pada peningkatan angka Covid,” katanya.

Lebih lanjut, Farida mengatakan, kebijakan dan tata kelola penanganan serta kesiapsiagaan kepala daerah dan seluruh pemangku kebijakan menjadi perhatian. Termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dimaksimalkan kembali.

Disebutkan Farida, terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah dalam penanganan Covid-19 rendah, di antaranya Kabupaten Kudus, Kendal, Grobogan, Banyumas, juga Cilacap dan Kota Semarang yang menunjukkan peningkatan angka kasus Covid-19.

Ia menambahkan, akibat ketidakcermatan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan telah mencederai asas-asas umum pemerintahan dan berpotensi terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Tentu ini menjadi perhatian kita bersama utama dalam hal kebijakan ataupun penyusunan kegiatan agenda oleh kepala daerah,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan informasi yang dilansir dari https://corona.jatengprov.go.id/ Senin (7/6/2021), jumlah kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah telah mencapai 10.560.(HS)

Share This

Masuk Zona Merah, Ganjar Beri Instruksi Khusus Pada Delapan Kabupaten/Kota Di Jateng

Soal PHK Ratusan Non-ASN, Ombudsman: Wali Kota Semarang Bisa Kaji Lagi Secara Komprehensif