Ombudsman Jateng Ingatkan ASN Untuk Netral Di Pilkada Serentak 2020

Foto ilustrasi ASN.

 

HALO SEMARANG – Ombudsnan RI Perwakilan  Provinsi Jawa Tengah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap netral selama Pilkada Serentak 2020 di 21 kabupaten/kota.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida mengingatkan, para ASN yang berada di 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada agar tetap fokus dalam melaksanakan pelayanan publik.
Menurutnya, netralitas ASN sangat diperlukan agar kualitas pelayanan publik tidak menurun.

“ASN harus fokus dalam melaksanakan pelayanan publik. Jika tidak netral, atau mendukung pasangan calon tertentu, pasti akan menurunkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya kepada halosemarang.id Kamis siang (1/10/2020).

Farida nenambahkan, ASN adalah penyelenggara pelayanan publik yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ASN adalah penyelenggara pelayanan publik,” tuturnya.

Lebih lanjut Farida mengatakan, agar para ASN untuk mematuhi aturan yang berlaku tanpa harus memihak calon kepala daerah.

“Kalau memihak akan terjebak pada konflik kepentingan serta berpotensi terjadinya maladministrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sinergikan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pilkada dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini, dilakukan Ombudsman sebagai bentuk pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

Siti Farida menegaskan, bahwa pihaknya mengharapkan adanya sinergi yang optimal dengan Bawaslu untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, khususnya terkait peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penyelenggaraan Pilkada.

Farida menekankan dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat berbagai potensi maladminstrasi yang sanksinya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Pilkada, akan tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik.

Termasuk mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara.

Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, tindakan Aparatul Sipil Negara yang secara sadar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau salah satu pihak merupakan bagian dari maladminstrasi.

“Sinergitas Ombudsman Jawa Tengah dengan Bawaslu merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. Dalam waktu dekat, Ombudsman juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk memaksimalkan fungsi pengawasan internal dari Inspektorat itu sendiri, khususnya terkait penyelenggaraan Pilkada,” paparnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.