OJK Perpanjang Restrukturisasi Selama Setahun

Poto Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

 

HALO SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun.

Hal ini setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi, sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi pada 23 September lalu.

“Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam siaran pers yang diterima halosemarang.id, Jumat (23/10/2020).

Menurut Wimboh,  kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank, untuk menghindari moral hazar dan agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi, dengan beradaptasi di tengah masa pandemi.

“OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Jeuangan (POJK). Termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait,” katanya.

Stimulus lanjutan itu, seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer.

“Lalu penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III,” tuturnya.

Sementara itu, realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per 28 September sebesar Rp 904,3 Triliun untuk 7,5 juta debitur.

Sedangkan NPL (kredit bermasalah) di bulan September 2020 sebesar 3,15%, menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22%.

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam 6 bulan terakhir menunjukkan kenaikan.

OJK mengaku senantiasa mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan.

Sebelumnya pada 13 Maret lalu, OJK telah mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020.

Isinya terkait stimulus perekonomian guna menekan dampak penyebaran corona yang berlaku sampai 31 Maret 2021.

POJK ini diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus corona.

Sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak seperti UMKM.

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain, hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp 10 miliar.

Lalu restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi.

Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.