Nilai Tukar Petani dan Nelayan Masuk Indikator Pembangunan

Sumber : Kemenkeu

 

HALO SEMARANG – Kementerian Keuangan memasukkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, dalam indikator pembangunan pada APBN 2021. Dua hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam penyusunan APBN.

“Ada dua hal yang baru pada tahun 2021, adalah menambahkan Nilai Tukar Petani  dan Nilai Tukar Nelayan di dalam sasaran indikator pembangunan,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ubaidi Socheh Hamidi. Hal itu dia sampaikan saat memaparkan tentang APBN 2021 pada webinar Bincang APBN 2021, Selasa, (13/10).

Menurut dia, dalam asumsi makro APBN 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5%, inflasi 3%, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Rp14.600, tingkat suku bunga SBN-10 tahun 7,29%, harga minyak 45 USD/barrel, lifting minyak 705 rbph, lifting gas 1.007 rbsmph. Kemudian sasaran dan indikator pembangunan ditambahkan Nilai Tukar Petani antara 102-104 dan Nilai Tukar Nelayan 102-104.

Dalam postur APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan Rp1.743,6 triliun, belanja negara Rp2.750 triiliun, defisit 1.006,4 triliun atau 5,7%.

“Pendapatan negara harus tetap mendukung pemulihan ekonomi, tetapi dia juga harus memberikan insentif pajak yang terukur agar bisa memberikan akselerasi ekonomi. Di sisi belanja negara, tetap melanjutkan penanganan Covid tetapi juga untuk melakukan reformasi di tahun 2021 untuk mendukung spending better.
Di sisi pembiayaan (juga diarahkan) untuk mendukung restrukturisasi BUMN, BLU maupun SWF (Sovereign Wealth Fund). Kemudian meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi dan perumahan MBR (Masyarakat Berpendapatan Rendah), serta melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian dan kebudayaan,” kata dia.

Untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2021, kebijakan strategis dalam APBN 2021 dialokasikan dana untuk pendidikan sebesar Rp550 triliun, kesehatan Rp169,7 triliun, perlindungan sosial Rp421,7 triliun, infrastruktur Rp413,8 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, pariwisata Rp15,7 triliun dan bidang ICT Rp29,6 triliun. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.